Pemprov DKI Revitalisasi Sekolah Rp101 Miliar di Jaktim, Ini Pesan Hipmi Jaya ke Pramono

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rampung merevitalisasi dan mengintegrasikan SDN Pekayon 05 dengan SMPN 91 Jakarta di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kini, kedua sekolah berada dalam satu lingkungan pendidikan dengan gedung bertingkat enam lantai dan fasilitas modern.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi SD dan SMP tersebut memakan anggaran Rp101,3 miliar. Dia menilai hasil revitalisasi itu menghadirkan fasilitas pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah di luar negeri.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Jaya, Ryan Haroen menilai positif langkah Pramono dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan melalui pembangunan kompleks sekolah senilai Rp101,3 miliar di Pasar Rebo.

Menurut Ryan, pembangunan dan revitalisasi sekolah merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, dia mengingatkan agar fasilitas yang telah dibangun dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami mengapresiasi upaya untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang penting, pembangunan seperti ini benar-benar dimanfaatkan, dirawat, dan memberi manfaat bagi siswa, orang tua, serta tenaga pendidik,” ujar Ryan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Pemprov Jakarta sebelumnya melaporkan SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di Pasar Rebo telah menempati gedung hasil rehabilitasi total sejak awal tahun ajaran 2026-2027. Kedua sekolah tersebut berada dalam satu kompleks pendidikan terintegrasi dengan nilai kontrak mencapai Rp101,3 miliar.

Kompleks pendidikan itu dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, kantin, lift, sarana olahraga, akses ramah disabilitas, hingga sistem proteksi kebakaran.

Pembangunan tersebut juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar di SMPN 91 Jakarta. Sekolah yang sebelumnya menerapkan dua shift kini dapat menyelenggarakan pembelajaran dalam satu shift.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, APBD murni Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp19,75 triliun atau 26,5 persen dari belanja daerah. Pemprov juga mengalokasikan Rp126,12 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan.

Menurut Ryan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau selesainya suatu proyek. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pembangunan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga.

Selain sektor pendidikan, dia menyoroti pembenahan infrastruktur jalan, pengendalian banjir dan pengelolaan sampah sebagai bidang yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi Jakarta.

Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan Rp3,64 triliun untuk pengendalian banjir dan Rp1,38 triliun untuk pengelolaan sampah. Selain itu, anggaran Rp300 miliar disiapkan untuk mendukung normalisasi sungai, termasuk pembebasan lahan serta penanganan Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama.

Program normalisasi sungai tersebut masih berjalan secara bertahap. Sebagian kegiatan masih berfokus pada pembebasan lahan sehingga proses normalisasi belum sepenuhnya rampung.

Sementara itu, Pemprov mengubah pendekatan pengelolaan sampah mulai 1 Agustus 2026, dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah. Pendekatan ini menekankan penguatan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.

“Anggaran publik perlu dinilai dari manfaat yang dihasilkan dan bagaimana programnya menjawab kebutuhan warga. Selain fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah juga penting bagi kehidupan sehari-hari serta aktivitas ekonomi Jakarta,” kata Ryan.

Dia menambahkan, fasilitas publik yang lebih baik dapat mendukung produktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas usaha. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha perlu terus dikembangkan, termasuk dalam mencari solusi pengelolaan sampah dan mendorong inovasi lingkungan yang layak secara ekonomi serta bertanggung jawab.