Prabowo Dikabarkan Lantik Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Pekan Depan, Ini Sosoknya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada pekan depan. Sosok yang disebut akan memimpin lembaga tersebut adalah Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai mengikuti rapat terbatas bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026). Rapat itu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

"Memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya," ucap Dudung kepada wartawan.

Dudung menambahkan, pelantikan kepala badan tersebut direncanakan berlangsung pekan depan. Dia menyebut, nama Satyawan Pudyatmoko sebagai sosok yang kemungkinan akan mengisi posisi tersebut.

"Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik. Tadi kalau ndak salah ya Profesor Satyawan, kalau enggak salah itu dari Kementerian Kehutanan," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo memutuskan membentuk BPGMN untuk mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut. Pembentukan lembaga tersebut diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seusai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN," kata Raja Juli.

Dia menjelaskan, pemerintah menilai upaya pencegahan lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan penanganan yang baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.

BPGMN juga memiliki struktur dan kedudukan berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Jika BRGM berada di bawah kementerian, BPGMN direncanakan berada langsung di bawah Presiden.

"Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden," ujarnya.

Selain itu, BPGMN akan diisi oleh ilmuwan dan kalangan profesional. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran yang memadai agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

BPGMN akan memprioritaskan pencegahan karhutla di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," kata Raja Juli.