Serang Iran Tanpa Izin Kongres, Menhan AS Pete Hegseth Dituduh Salah Gunakan Jabatan
WASHINGTON, iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi upaya pemakzulan setelah dituduh menyalahgunakan jabatannya dalam perang melawan Iran. Tuduhan tersebut dilayangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Republik, Thomas Massie.
Massie mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Hegseth pada Selasa (15/9/2026). Dia menuduh Hegseth menjalankan perintah untuk menyerang Iran tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kongres AS.
Resolusi tersebut diajukan dengan status prioritas atau privileged. Dengan status itu, DPR AS diwajibkan membahas resolusi pemakzulan tersebut dalam waktu dua hari kerja.
Meski peluang resolusi tersebut untuk disetujui dinilai kecil, langkah Massie berpotensi memaksa DPR menggelar pemungutan suara mengenai upaya pemakzulan terhadap Hegseth.
Massie merupakan politisi Republik asal Kentucky yang selama ini vokal mengkritik kebijakan perang AS terhadap Iran serta dukungan Washington terhadap Israel. Langkahnya menjadi sorotan karena dia berasal dari partai yang sama dengan Presiden Donald Trump.
Pentagon menanggapi pengajuan tersebut dengan menegaskan bahwa Departemen Pertahanan tetap solid di bawah kepemimpinan Hegseth.
"Seluruh jajaran Departemen bersatu mendukung visi Menteri dan akan terus bekerja untuk memprioritaskan para prajurit serta kepentingan AS," ujar Juru Bicara Pentagon Kingsley Wilson, seperti dikutip Anadolu, Rabu (16/9/2026).
Upaya pemakzulan ini berlangsung ketika perang AS-Israel melawan Iran memasuki bulan ketujuh sejak dimulai pada 28 Februari 2026. Konflik tersebut juga memicu perdebatan di Kongres mengenai kewenangan pemerintah dalam menjalankan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.
Sejumlah anggota Kongres, terutama dari Partai Demokrat, sebelumnya berulang kali mendukung resolusi yang mendesak Trump mengakhiri perang kecuali memperoleh persetujuan Kongres. Namun, berbagai upaya tersebut belum berhasil menghentikan permusuhan.
Di sisi lain, perkembangan perang Iran turut menjadi persoalan politik bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November 2026.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Senin (15/9/2026) menunjukkan Demokrat unggul dalam preferensi suara untuk Kongres, yakni 44 persen berbanding 37 persen untuk Republik.
Popularitas Trump juga dilaporkan menurun sejak perang dimulai. Konflik tersebut turut mendorong kenaikan harga bahan bakar di AS hingga mendekati rekor tertinggi dan meningkatkan tekanan terhadap biaya hidup masyarakat.
Massie sendiri tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dalam pemilu paruh waktu. Dia kalah dalam pemilihan pendahuluan Republik pada Mei dari Ed Gallrein, mantan anggota Navy SEAL yang mendapat dukungan Trump.
Dengan pengajuan resolusi tersebut, perdebatan mengenai kewenangan presiden dan Departemen Pertahanan dalam menjalankan perang tanpa persetujuan Kongres kembali mencuat di Washington.
