David Pajung Sebut Polisi Harus Buktikan Ucapan Budi Arie soal Pemilu Dipercepat Picu Demo Ricuh

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung meminta polisi dapat membuktikan adanya keterkaitan antara ajakan atau pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi terkait pernyataan menyangkut percepatan Pemilu 2029 dengan aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada 27 Agustus lalu.

David menilai, pembuktian tersebut penting untuk memastikan apakah pernyataan yang disebut sebagai prakondisi benar-benar berkorelasi langsung dengan aksi mobilisasi hingga berujung kerusuhan.

"Polisi harus bisa membuktikan ketika terjadi korelasi antara ajakan-ajakan di tahap awal yang sering saya sampaikan prakondisi, kemudian masuk pada aksi-aksi lapangan yang sifatnya mobilisasi," ujar David dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bisik-Bisik Percepatan Pemilu, Siapa Mengusik?' yang disiarkan di iNews, Selasa (15/9/2026).

Dia menambahkan, ketika mobilisasi massa terjadi, institusi negara harus menjalankan kewenangannya masing-masing. Menurutnya, polisi bertanggung jawab untuk memberikan kepastian melalui pembuktian apabila terdapat hubungan antara pernyataan Budi Arie dengan kejadian di lapangan.

"Ketika terjadi mobilisasi maka di situ institusi-institusi negara harus masuk dalam konteks ranah mereka, baik di kepolisian yang harus memberikan kepastian pembuktian kalau memang apa yang selama ini prakondisi, statement, ajakan itu berkorelasi langsung dengan kejadian-kejadian di lapangan," tuturnya.

David turut menyinggung aksi demonstrasi pada 27 Agustus lalu dengan demo serupa di tahun lalu. Menurutnya, aksi pada bulan lalu berjalan normal hingga sekitar pukul 16.00 WIB, khususnya aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

"Ketika demo 27 Agustus kemarin itu sama dengan tahun 2025, itu kan ketika demonstrasi berjalan normal khususnya dari komunitas masyarakat Pati sampai jam 4 sore enggak ada kejadian luar biasa," ucapnya.

Namun, menurut David, persoalan muncul ketika terdapat kelompok lain yang dianggap memboncengi aksi penyampaian aspirasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi masalah karena kemudian memicu kerugian terhadap kepentingan publik.

"Tetapi menjadi problem ketika ada kelompok lain yang memboncengi aksi-aksi aspirasi itu. Itu menjadi problem karena menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan publik, bahkan ancaman terhadap negara karena terjadi kerusuhan signifikan," kata dia.

Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan analisis mengenai kemungkinan terjadinya akselerasi atau ‘percepatan sejarah’ dalam dinamika politik nasional sebelum 2029. Pernyataan itu disampaikan di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Video itu dibagikan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99.

Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku melihat adanya kemungkinan situasi politik nasional bergerak lebih cepat dibandingkan skenario pemilu lima tahunan. Dia pun mengajak para relawan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.

“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie.

Terkait polemik tersebut, Budi Arie telah meminta maaf. Dia menilai pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi dan salah tafsir.

Budi Arie menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya, @budiariesetiadi, yang dilihat pada Rabu (26/8/2026).

"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi, memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie.

Dia juga menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi. Budi Arie juga menegaskan tidak ada kaitan antara pernyataannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitkan dengan Bapak Joko Widodo," ujarnya.

Budi Arie turut menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi atas analisis dan pernyataan yang dia sampaikan.

"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut," ucapnya.