Jaguar Land Rover bakal PHK 4.000 Karyawan dalam 2 Tahun, Ini Penyebabnya

Jaguar Land Rover bakal PHK 4.000 Karyawan dalam 2 Tahun, Ini Penyebabnya

Terkini | inews | Selasa, 8 September 2026 - 15:42
share

COVENTRY, iNews.id - Jaguar Land Rover (JLR) akan memangkas sekitar 4.000 karyawan dalam dua tahun ke depan. Hal ini disebabkan produsen mobil tersebut menghadapi tekanan dari persaingan mobil China, tarif Amerika Serikat (AS), serta transisi menuju kendaraan listrik.

Melansir BBC, pemangkasan tersebut terutama akan berdampak pada karyawan di kantor pusat JLR yang berada di Inggris. Saat ini, perusahaan mempekerjakan sekitar 43.000 orang di seluruh dunia.

Masalah jangka panjang yang dihadapi JLR semakin berat setelah serangan siber tahun lalu memaksa perusahaan menghentikan produksi selama lebih dari sebulan.

CEO JLR PB Balaji mengatakan, perusahaan berkomitmen memberikan dukungan kepada seluruh karyawan selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Industri otomotif menghadapi tantangan signifikan, dengan perubahan teknologi di tengah persaingan ketat dan ketidakpastian geopolitik yang terus berlangsung," ujarnya Balaji.

JLR berharap, sebagian besar pengurangan tenaga kerja dapat dilakukan melalui skema pengunduran diri secara sukarela. Program tersebut dibuka hingga 4 Oktober, tetapi perusahaan mengatakan PHK wajib dengan pesangon yang kurang menguntungkan akan dilakukan jika diperlukan.

Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan melalui email dalam beberapa hari ke depan.

Pemangkasan tenaga kerja tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya JLR menghemat 1,7 miliar poundsterling dalam dua tahun mendatang.

Profesor Bisnis dan Ekonomi Birmingham University David Bailey menilai JLR memiliki posisi yang sangat penting bagi perekonomian Inggris.

"JLR secara strategis sangat penting bagi perekonomian Inggris," kata Bailey.

Menurutnya, banyak lapangan pekerjaan di Inggris bergantung pada rantai pasok JLR. Perekonomian Inggris juga ikut terdampak ketika perusahaan menghentikan produksi akibat serangan siber tahun lalu.

Tertekan Persaingan Mobil China

Di sisi lain, JLR kalah saing dalam hal penjualan dari para pesaing produsen mobil dari China. Padahal, pada awalnya perusahaan melihat China sebagai pasar untuk pertumbuhan, bukan sebagai sumber persaingan.

Selain itu, tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga memberikan tekanan terhadap JLR. Berbeda dengan sejumlah pesaingnya, JLR tidak memiliki pabrik di AS.

Dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada Maret, JLR mengatakan tarif AS dan serangan siber menjadi penyebab utama penurunan penjualan. Pendapatan perusahaan merosot sekitar seperlima menjadi 22,9 miliar poundsterling dari 29 miliar poundsterling dalam dua tahun sebelumnya.

Jaguar meluncurkan I-PACE, SUV listrik penuh, pada 2018. Namun, Range Rover listrik yang diumumkan pekan lalu akan menjadi peluncuran kendaraan listrik pertama JLR sejak saat itu.

Pemerintah Inggris Tolak Bailout

Juru Bicara Perdana Menteri Inggris mengatakan, pemerintah memahami bahwa keputusan tersebut menjadi masa yang penuh ketidakpastian dan kekhawatiran bagi para pekerja terdampak, keluarga mereka, serta masyarakat di sekitar perusahaan.

Dia mengatakan, Menteri Bisnis Jonathan Reynolds terus berkomunikasi dengan JLR dan akan bertemu dengan manajemen perusahaan pada awal pekan ini. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan bentuk bailout atau dana talangan.

Ketua Komite Bisnis dan Perdagangan Inggris Liam Byrne menyebut rencana pemangkasan tersebut sebagai "pukulan telak bagi pekerja, keluarga, dan masyarakat di seluruh West Midlands".

"Terlepas dari apakah PHK ini dilakukan secara sukarela atau tidak, kita sekarang membutuhkan jaminan segera bahwa dukungan maksimal akan diberikan untuk membantu semua pihak yang terdampak mendapatkan pekerjaan baru," ujarnya.

Sejumlah pihak menyalahkan kebijakan zero emission vehicle (ZEV) atau kendaraan bebas emisi Inggris atas masalah yang dihadapi JLR dan industri otomotif Inggris secara lebih luas. 

Kebijakan tersebut diperkenalkan oleh pemerintahan Konservatif sebelumnya dan tetap dipertahankan di bawah pemerintahan Partai Buruh.

Aturan tersebut mewajibkan seluruh penjualan mobil dan van baru di Inggris menggunakan kendaraan nol emisi pada 2035. Namun, aturan itu tidak berlaku untuk kendaraan yang dijual di luar negeri, padahal sebagian besar pendapatan JLR berasal dari pasar internasional.

Topik Menarik