Razman soal Revisi UU KPK: Apa-Apa Sedikit Jokowi, Lupa PDIP di Pemerintahan 10 Tahun?

JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Icon Watch, Razman Arif Nasution mengatakan polemik soal revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyeruak karena menyenggol nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, revisi UU KPK kembali menjadi perbincangan publik karena mengaitkan nama Jokowi.

"Ini menjadi kisruh dan ribut karena seksi, ada disebut Pak Jokowi di situ, seolah-olah Pak Jokowi cuci tangan," ujar Razman dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rapor Merah Antikorupsi, Perlu Taring KPK Lama?' di iNews, Selasa (24/2/2026).

Dia mengatakan Jokowi selalu dikaitkan dengan kisruh yang terjadi. Padahal, kata dia, PDIP menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun pada kurun waktu 2014-2019.

"Kalau saya boleh berbahasa, kita ini sahabatan, yang saya mau katakan adalah, apa-apa sedikit Pak Jokowi, apa-apa sedikit Pak Jokowi, lupa tidak Anda bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah menjadi bagian penting dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa kalian tidak menikmati pemerintahan itu?" tutur dia.

Razman menegaskan, PDIP justru menjadi pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi peristiwa yang mengaitkan nama Jokowi.

"Kalau saya mau melihat bahwa PDIP justru orang yang paling bertanggung jawab jika ada sesuatu yang sekarang menyenggol Pak Jokowi-Ma'ruf," kata dia.

Sebelumnya, praktisi hukum sekaligus politisi PDIP Ferdinand Hutahaean membongkar video yang diunggah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait revisi UU KPK. Menurut dia, Hasto mengaku mendapat informasi revisi UU KPK untuk melindungi pencalonan anak-anak Jokowi.

Ferdinand menjelaskan, video itu diunggah sebelum Hasto terjerat kasus hukum. Dalam video itu, kata dia, Hasto mengungkapkan kepingan-kepingan puzzle tentang keterkaitan Jokowi dan revisi UU KPK.

"Hasto pernah melepas sebuah video menjelang beliau dikriminalisasi, melepas satu video pernyataan tentang proses Undang-Undang KPK ini direvisi," kata Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rapor Merah Antikorupsi, Perlu Taring KPK Lama?' di iNews, Selasa (24/2/2026).

Dia mengungkapkan utusan Jokowi yang kala itu menjabat sebagai menteri mendatangi Hasto untuk berdiskusi terkait revisi UU KPK. Saat itu, kata dia, Hasto bertanya tujuan mengubah beleid lembaga antirasuah.

"Di situ (dalam video) Pak Hasto menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, utusan Istana datang menemui beliau, bagaimana ini supaya proses cepat, dan Hasto menyampaikan di situ bahwa ini tujuannya untuk apa?"

"Untuk melindungi pencalonan putra-putra beliau (Jokowi) kemudian menjadi pejabat publik, itu yang disampaikan Sekjen Hasto, ini bagian dari puzzle," imbuhnya.

Dia menekankan, revisi UU KPK itu disebut untuk melindungi pencalonan anak-anak Jokowi.

"Untuk melindungi anak-anaknya Jokowi yang akan maju sebagai pejabat. Itu yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, ketika utusan Jokowi mendatangi beliau, menteri," tutur dia.