BEI Gelar Go Public Academy for SMEs, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pasar Modal

BEI Gelar Go Public Academy for SMEs, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pasar Modal

Ekonomi | idxchannel | Senin, 2 November 2026 - 12:44
share

IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi meluncurkan Go Public Academy for Small Medium Enterprises di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (2/11/2026). Program pembinaan berjenjang ini dihadirkan untuk memperluas alternatif pendanaan bagi sektor UMKM sekaligus memperkuat tata kelola menuju perusahaan berkelanjutan.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengembangkan skala usahanya. Padahal, pasar modal Indonesia memiliki basis yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dunia usaha.

"Pasar modal Indonesia saat ini memiliki 33,4 juta investor, 962 perusahaan tercatat, dan akan terus bertumbuh. Angka ini menunjukkan besarnya potensi pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi dunia usaha," ujar Jeffrey dalam sambutannya.

Jeffrey menambahkan bahwa BEI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM untuk mengenal ekosistem bursa dan mempersiapkan diri sesuai dengan tahapan pertumbuhan bisnis masing-masing.

"Bursa Efek Indonesia bukan hanya sebagai tempat perusahaan mencatatkan sahamnya, kemudian diperdagangkan untuk mencari keuntungan jangka pendek, tetapi adalah sebagai mitra dalam perjalanan perusahaan untuk tumbuh dan terus berkembang," kata Jeffrey.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, menggarisbawahi bahwa kunci mendorong UMKM naik kelas, dari mikro hingga menjadi usaha besar, tidak sekadar menambah jumlah kucuran pinjaman, melainkan membangun struktur pembiayaan yang tepat serta tata kelola (good corporate governance) yang transparan.

"Tantangannya bukan semata-mata memperoleh tambahan modal. Yang dibutuhkan juga adalah struktur pendanaan yang tepat, tata kelola yang semakin kuat, dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh secara berkelanjutan," ujar Loto.

Loto juga menyoroti target rasio pembiayaan bagi UMKM sebesar 25 persen yang sempat menyentuh posisi 20,9 persen namun belakangan mengalami penyesuaian akibat pertumbuhan kredit yang kurang seimbang dibanding segmen korporasi besar. Pasar modal diharapkan hadir menjadi pelengkap pembiayaan perbankan guna mengejar target tersebut.

"Dan jangan takut, karena menurut studi, sebenarnya siapa perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, justru dia akan menjadi perusahaan yang hidup berkelanjutan. Perusahaan yang memang menerapkan tata kelola yang baik dan transparan itu terbukti menjadi suatu perusahaan yang bisa survive mungkin ratusan tahun dan berkelanjutan," tuturnya.

Loto menegaskan bahwa program Go Public Academy for SMEs dirancang bukan sekadar pelatihan teknis mengenai penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), melainkan sebuah Jalur transformasi fundamental bagi dunia usaha.

"Saya tidak ingin program ini dipahami sekadar sebagai kelas mengenai cara melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Go Public Academy for SMEs harus menjadi jalur pembinaan yang membantu perusahaan bertransformasi. Dari usaha yang bertumpu pada pemiliknya menjadi organisasi yang semakin profesional. Dari pengelolaan yang informal menuju tata kelola yang transparan, dan dari kebutuhan modal jangka pendek menuju perencanaan pertumbuhan jangka panjang yang lebih matang," katanya.

Dia mengingatkan bahwa keputusan melantai di bursa merupakan pilihan strategis dan bukan sebuah kewajiban instan. Kelulusan akademi ini tidak secara otomatis menjadi jaminan persetujuan IPO, melainkan sebagai tolok ukur kesiapan usaha.

"Dalam rancangan jangka panjangnya, Go Public Academy for SMEs membawa aspirasi mendukung terbentuknya 10.000 perusahaan yang siap IPO pada tahun 2045. Bagi saya pesan terpenting dari arah tersebut bukan sekadar angka melainkan kualitas basis perusahaan sebagai yang fundamental. Kita ingin membangun lebih banyak calon perusahaan nasional yang mampu memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang semakin tinggi," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Topik Menarik