Kurangi Beban APBN, BGN Bakal Maksimalkan SPPG Dibiayai CSR Perusahaan dan Hibah Asing
IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema pendanaan alternatif untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN terhadap program MBG yang memakan biaya besar.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa format lama yang sepenuhnya mengandalkan kas negara kini mulai diubah. Institusinya tengah menjajaki berbagai opsi agar pembangunan dan operasional MBG di kawasan 3T tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
"Saya belum kita hitung-hitung angka, tapi intinya dulu kan formalitasnya menggunakan (APBN), (SPPG) dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Skema pembiayaan alternatif yang dilirik BGN mencakup pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Selain itu, BGN juga terbuka untuk memaksimalkan pendanaan yang bersumber dari hibah lembaga atau negara lain.
Nanik menjabarkan bahwa potensi dana di luar APBN sangat terbuka lebar untuk dimanfaatkan. Sejumlah yayasan bahkan diketahui telah menerima hibah khusus untuk mendirikan dapur makanan bergizi.
"Misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia juga berinvestasi di tempat yang terpencil kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR, kan? Nah, itu untuk bisa membangun," paparnya.
Nanik menyebut perubahan skema ini menjadi fokus utama jajaran pimpinan BGN dalam rapat konsolidasi perdana mereka. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran publik mengenai besarnya alokasi anggaran program MBG.
"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN," ucap Nanik.
Sebagai efisiensi di daerah 3T, BGN juga tidak akan memaksakan pembangunan infrastruktur dapur baru. Pemerintah akan memanfaatkan fasilitas dapur yang sudah beroperasi (existing), seperti kantin sekolah maupun dapur umum.
“Karena 3T ini cuma ada yang 200 (orang), ada 81 (orang), ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” kata Nanik.
(Rahmat Fiansyah)
