Anggaran Pemprov DKI Belum Maksimal Tekan Angka Pengangguran di Jakarta
IDXChannel - Penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam menekan angka pengangguran di Ibu Kota.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Menurutnya, DPRD khawatir jika hal ini dibiarkan akan memicu tingginya angka kriminalitas di Jakarta karena banyak pengangguran.
"Pengangguran di kita sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal, batas toleransi, sudah enam persen lebih. Dan saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran," kata Khoirudin, Rabu (25/2/2026).
Dia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) konsentrasi kepada masalah pengangguran dalam bentuk keberpihakan anggaran. Sebab dirinya merasa sedih ketika keterbatasan dana mengakibatkan kuota pelatihan kerja bagi masyarakat menjadi terbatas.
"Ya, anggarannya jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena enggak ada anggaran, gitu," kata dia.
Sebagai solusi mengatasi kendala tersebut, dia meminta agar Dinas Kesehatan menggratiskan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para calon pekerja.
Lalu mendorong fasilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lokasi pelatihan bagi tenaga kerja baru.
"Jadi saya meminta agar dicarikan solusi, di antaranya setiap pekerja kan ada medical check up, ada psikotes. Ini kan punya Pemda semua, bisa diberikan perintah kepada Dinkes untuk menggratiskan kepada para calon pekerja gitu ya," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)










