Hasil Akhir Pemilu Israel: Tak Ada Pemenang Mutlak, Netanyahu Terancam Tersingkir

Hasil penghitungan akhir suara dalam pemilihan umum (pemilu) Israel, yang diumumkan pada Jumat (30/10/2026) pagi waktu setempat, memastikan bahwa baik koalisi sayap kanan garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun aliansi oposisi utama tidak memperoleh cukup suara untuk membentuk pemerintahan.

Hasil tersebut membuka jalan bagi berminggu-minggu perebutan dukungan politik dan ketidakpastian mengenai siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Baca Juga: Hasil Pemilu Israel: Blok Netanyahu 53 Kursi Parlemen, Eisenkot 48, Partai Arab 19

Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama sekutu-sekutu sayap kanan garis kerasnya memperoleh 53 kursi di Parlemen atau Knesset. Jumlah itu tidak cukup untuk mencapai ambang batas mayoritas mutlak, yakni 61 kursi. Ini membuat Netanyahu terancam tersingkir dari kekuasaan.

Hasil akhir yang diumumkan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menunjukkan bahwa perolehan koalisi Netanyahu merosot dibandingkan pemilu sebelumnya pada 2022, ketika mereka berhasil mengamankan 64 kursi.

Sementara itu, blok oposisi utama yang dipimpin Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang selama berbulan-bulan unggul dalam berbagai jajak pendapat, memperoleh 48 kursi. Dua partai Arab berhasil mengamankan 19 kursi, jumlah tertinggi sepanjang sejarah mereka.

Komite Pemilihan Umum mengatakan hasil tersebut masih dapat mengalami "koreksi kecil" dalam beberapa hari mendatang sebelum diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada 4 November. Pernyataan itu disampaikan sesaat setelah Jumat tengah malam, sebagaimana dilaporkan The New York Times.Herzog akan memutuskan siapa yang dinilainya memiliki peluang terbesar untuk mengumpulkan dukungan mayoritas di Parlemen, kemudian meminta orang tersebut mencoba membentuk pemerintahan. Herzog mengatakan akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai setelah secara resmi menerima hasil penghitungan suara pekan depan.

Perolehan akhir kursi akan disahkan pada 4 November. Setelah itu, partai-partai politik memiliki waktu hingga 18 November untuk mengajukan pengaduan maupun gugatan hukum terkait hasil pemilu.

Assaf Shapira dari Institut Demokrasi Israel di Yerusalem, sebuah lembaga penelitian nonpartisan, mengatakan Herzog kemungkinan akan memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan.

Menurutnya, berdasarkan undang-undang Israel dan praktik dalam pemilu sebelumnya, pemimpin partai yang memperoleh rekomendasi terbanyak dari para pemimpin partai lain dalam konsultasi dengan presiden biasanya mendapatkan prioritas.

Pemilu tersebut secara luas dipandang sebagai referendum terhadap Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, sekaligus pemerintahannya yang disebut sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara itu.

Pemilu ini juga menjadi pemungutan suara pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, hari paling mematikan dalam sejarah Israel, yang kemudian memicu perang dahsyat di Jalur Gaza.Tingkat partisipasi pemilih tercatat sebagai yang tertinggi sejak 1999. Namun, meskipun kemarahan publik terhadap penolakan Netanyahu untuk bertanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan 7 Oktober meluas, partai-partai oposisi yang didominasi Yahudi gagal memperoleh cukup kursi untuk langsung menggulingkannya.

Netanyahu justru memperoleh hasil lebih baik daripada perkiraan. Dia memanfaatkan kekhawatiran para pemilih terhadap meningkatnya kekuatan politik Arab dan potensi ancaman keamanan untuk mengamankan jumlah suara terbanyak.

Sepanjang kampanye, Eisenkot memosisikan dirinya sebagai antitesis Netanyahu. Dia menilai perdana menteri tersebut sedang membawa Israel menuju pemerintahan otoriter sekaligus menghancurkan reputasi internasional negara itu.

Keunggulan Netanyahu dalam perolehan kursi parlemen membuat Eisenkot dan blok oposisi yang memiliki latar belakang ideologi beragam menghadapi pilihan sulit: menjalin aliansi dengan partai-partai Arab untuk menggulingkan Netanyahu atau bergabung dengannya dalam kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Proses pembentukan pemerintahan diperkirakan berlangsung alot dan berlarut-larut, bahkan bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Setelah Herzog menunjuk seorang kandidat, orang tersebut memiliki waktu 28 hari untuk bernegosiasi dengan faksi-faksi politik lainnya guna mengumpulkan dukungan mayoritas dan membentuk pemerintahan. Kandidat tersebut juga dapat meminta perpanjangan waktu selama 14 hari.Jika kandidat pertama gagal, presiden dapat menunjuk maksimal dua orang lainnya untuk mencoba membentuk pemerintahan. Apabila mereka juga gagal, pemilu baru akan digelar.

Namun, Herzog pada Rabu mengatakan segala upaya harus dilakukan untuk menghindari penyelenggaraan pemilu kembali. Berdasarkan catatan Institut Demokrasi Israel, secara historis pembentukan pemerintahan di negara itu biasanya membutuhkan waktu antara 20 hingga 100 hari.

Sejumlah skenario politik mulai diperbincangkan, selain kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Salah satunya adalah blok oposisi menjalin komunikasi dengan partai-partai Arab. Perolehan suara yang kuat dari kedua partai tersebut berpotensi menjadikan mereka pemain penting dalam negosiasi pembentukan pemerintahan berikutnya.

Namun, sebagian besar partai Yahudi, termasuk yang tergabung dalam blok oposisi, tidak tertarik dengan pendekatan tersebut. Banyak warga Yahudi Israel sejak lama menentang keterlibatan partai-partai Arab, terutama yang tidak bersedia mendukung posisi Zionis, dalam koalisi pemerintahan mana pun.

Kedua kubu juga dapat berusaha membujuk partai-partai atau anggota parlemen secara individual dari blok lawan untuk membelot dan bergabung dengan mereka.Sejak serangan 7 Oktober 2023, pandangan terhadap partai-partai Arab semakin mengeras. Netanyahu berulang kali mengangkat isu pemilih Arab sepanjang kampanyenya. Dia menuduh mereka "berusaha mencuri pemilu" dan menggalang dukungan basis sayap kanannya melalui retorika yang sarat muatan rasial.

Sementara itu, Eisenkot sebagian besar menghindari pernyataan tegas mengenai apakah dirinya bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab. Namun, dia mengatakan tidak satu pun dari partai tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkannya untuk menjadi mitra dalam koalisi pemerintahan.

Menurut sejumlah analis, kebuntuan dalam negosiasi politik justru akan menguntungkan Netanyahu. Sebab, dia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru berhasil dibentuk.

Bagi banyak pemilih, hasil pemilu tersebut menghadirkan kemungkinan yang tidak menyenangkan, yakni kembalinya kebuntuan politik yang pernah melumpuhkan Israel sepanjang periode 2019 hingga 2022. Pada masa itu, warga Israel harus mendatangi tempat pemungutan suara sebanyak lima kali.

Sebagian pendukung Netanyahu merasa lega karena pemimpin mereka masih memiliki peluang mempertahankan kekuasaan. Namun, sebagian lainnya yang berharap Netanyahu mengalami kekalahan telak justru merasa terpukul oleh kemungkinan terjadinya kebuntuan politik berkepanjangan.