Negara Bersenjata Nuklir Ini Ancam Houthi jika Serang Mekkah dan Madinah

Perdana Menteri Pakistan mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi, seraya memperingatkan bahwa setiap "ancaman terhadap kesucian" kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah, merupakan "garis merah yang tidak boleh dilanggar".

Saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York pada hari Jumat, Shehbaz Sharif mengecam serangan Houthi baru-baru ini sebagai tindakan yang "tercela".

Ia menambahkan bahwa serangan oleh kelompok Yaman yang berafiliasi dengan Iran—yang menurut Riyadh menargetkan Mekkah—telah "membuat marah umat Islam di seluruh dunia". Pihak Houthi menepis tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "kebohongan keji".

Bulan lalu, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani pakta pertahanan trilateral yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah. Pakta tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Namun, Islamabad dan Ankara sejauh ini menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung antara Riyadh dan kelompok Houthi. Para pimpinan militer dari ketiga negara tersebut bertemu di Riyadh pada hari Jumat dan membahas peningkatan pertukaran intelijen serta koordinasi militer, demikian pernyataan militer Pakistan. Pihak militer menambahkan bahwa para pimpinan tersebut meninjau situasi keamanan dan ancaman yang dihadapi Arab Saudi, menegaskan komitmen terhadap pertahanan kolektif, serta berjanji untuk mewujudkan komitmen Kesepakatan Mekkah menjadi kerja sama yang efektif.

Belum jelas dukungan apa—jika ada—yang mungkin diberikan Ankara dan Islamabad kepada Riyadh. Dalam wawancara tertulis yang diterbitkan oleh media AS, Newsweek, pada hari Jumat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa dukungan dapat mencakup "intelijen, logistik, atau amunisi, dengan kemungkinan bantuan militer yang lebih luas tergantung pada skala ancaman".

Dalam pidatonya di PBB, Sharif juga menyinggung perang AS-Israel yang dilancarkan terhadap Iran pada akhir Februari, serta peran Islamabad sebagai salah satu mediator.

Upaya Pakistan membuahkan hasil berupa Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani oleh Washington dan Teheran, yang bertujuan membantu mengakhiri konflik tersebut.

Kesepakatan itu kini telah gagal, sementara negara-negara kawasan mendesak penyelesaian tuntas atas perang tersebut, yang telah memicu krisis energi global dan memperparah ketegangan di seluruh Timur Tengah. "Namun, di tengah gemuruh rudal, pesawat nirawak, dan senjata, suara untuk diplomasi harus bergema lebih keras dan lebih kuat," ujar Sharif.

Ia menambahkan bahwa Selat Hormuz—yang secara efektif telah diblokade oleh Iran—dan jalur perairan Bab al-Mandeb—yang kini sebagian besar berada di bawah kendali Houthi—merupakan "urat nadi ekonomi global" yang harus tetap bebas dan aman.

Perdana Menteri Pakistan tersebut juga mengecam apa yang ia sebut sebagai "agenda genosida" Israel di Palestina, sembari mengutuk "agresi Israel terhadap Lebanon dan Suriah". Pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.

Dalam lingkup yang lebih dekat, pidato Sharif juga menyinggung ketegangan dengan negara-negara tetangga Pakistan.

Sembari mengkritik India, ia menuduh New Delhi menjadikan air Sungai Indus sebagai senjata; padahal, sungai tersebut telah dikelola bersama oleh kedua negara selama lebih dari enam dekade. Sharif memperingatkan bahwa “setiap upaya untuk menghentikan, menghambat, atau mengalihkan bagian air Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang”.

Ia juga menyerukan apa yang digambarkannya sebagai “solusi yang adil dan merata” untuk sengketa Kashmir, yang diklaim sepenuhnya oleh Pakistan dan India. Sharif menuduh bahwa telah ada upaya untuk “mengubah status hukum” Kashmir melalui rekayasa demografis.

Masalah mendesak lainnya bagi Islamabad adalah ancaman yang ditimbulkan oleh Tehrik-e-Taliban (TTP), atau Taliban Pakistan. Sharif mengatakan kelompok-kelompok tersebut beroperasi dari “tempat perlindungan di dalam Afghanistan, dengan tujuan untuk menggoyahkan stabilitas Pakistan”, dan menegaskan bahwa serangan yang diluncurkan dari Afghanistan “harus dihentikan sepenuhnya”.

Hal ini terjadi setelah pertempuran lintas perbatasan terbaru menewaskan beberapa pejuang Taliban Afghanistan pada hari Jumat.