Apa yang Membuat Pemerintah Sipil Myanmar Dikudeta? Simak Penjelasan Lengkapnya

Pemerintahan sipil Myanmar dikudeta militer pada tahun 2021 silam. Hingga sampai saat ini, militer masih menjadi pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Kudeta di Myanmar membuat militer memegang kendali di bawah keadaan darurat. Kudeta ini juga membuat pejabat pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan politisi senior lainnya ditahan.

Atas kudeta militer yang dilakukan di Myanmar ini banyak orang bertanya-tanya tentang penyebab sebenarnya terjadinya kudeta.

Penyebab Kudeta di Myanmar

Sebelum kudeta, sebenarnya pemilu bulan November dimenangkan secara telak oleh partai Suu Kyi. Sedangkan partai yang didukung militer mendapat hasil yang buruk.

Akibatnya pihak militer mengklaim terdapat kecurangan dalam pemungutan suara tersebut, meskipun komisi pemilu mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.

Klaim militer tersebut disokong pengumuman di Myawaddy TV milik militer yang menyebutkan jika pengambilalihan kekuasaan tersebut menyebutkan kegagalan pemerintah.

Militer bersikukuh tindakannya dibenarkan secara hukum, dan pengumuman tersebut mengutip pasal dalam konstitusi yang mengizinkan militer mengambil alih kekuasaan pada saat darurat, meskipun juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan tersebut sebenarnya kudeta.

Beberapa ahli menyatakan kebingungannya bahwa militer akan mengambil tindakan untuk mengacaukan status quo. Karena pada saat itu para jenderal masih memegang kekuasaan yang sangat besar di negara tersebut.

Myanmar setelah Kudeta

Dilansir dari Al Jazeera, beberapa jam setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan menggunakan dalih dugaan kegagalan pemerintah.

Mereka juga menjanjikan pemilu baru, namun tidak memberikan kerangka waktu, dan mengumumkan kekuasaan telah diserahkan kepada Ming Aung Hlaing.

Jenderal Ming Aung Hlaing sendiri sebenarnya dikenal sebagai sosok yang telah lama memendam ambisi menjadi presiden, menurut Melissa Crouch, profesor di Fakultas Hukum, Universitas New South Wales di Sydney, Australia.

Min Aung Hlaing yang sebelumnya merupakan tokoh yang kurang dikenal di luar militer, diangkat sebagai panglima tertinggi pada tahun 2011, tepat ketika Myanmar mulai melakukan transisi ke pemerintahan sipil setelah 49 tahun pemerintahan militer.

Tindakan Kontroversial Suu Kyi

Salah satu hal yang sangat disoroti militer akan tindakan kudeta yang dilakukan adalah aksi kontroversial Suu Kyi yang membuat Myanmar terlihat sangat buruk di mata dunia.

Meskipun Suu Kyi adalah tokoh yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas upayanya membawa demokrasi ke Myanmar. Reputasinya langsung jatuh ketika berkaitan dengan tindakan keras yang masih dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya.

Kudeta ini juga akan menjadi ujian bagi komunitas internasional, yang telah mengisolasi Myanmar selama beberapa dekade di era pemerintahan militer yang ketat, namun kemudian dengan antusias menyambutnya saat negara tersebut bergerak menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Min Aung Hlaing berhasil melakukan kudeta, para pengamat mengatakan masih ada pertanyaan mengenai kemampuannya dan kemampuan militer mempertahankan kekuasaan.

NLD, dalam pernyataan yang dikaitkan dengan Aung San Suu Kyi, mendesak rakyat Myanmar “dengan sepenuh hati memprotes” kudeta tersebut.

Para analis mengatakan generasi muda, yang hidup dalam sistem yang lebih terbuka, kemungkinan besar akan bereaksi.

Itulah yang terjadi ketika kudeta militer terjadi untuk menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar. Kudeta itu menjadikan kondisi Myanmar semakin tidak jelas.

Baca juga: Pentagon Ungkap Target Ukraina untuk Rudal Jarak Jauh ATACMS