Isi Pidato PM India Narendra Modi yang Dicap Ujaran Kebencian terhadap Umat Islam

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menuai kecaman dari berbagai pihak karena menggunakan narasi anti-Muslim dalam pidato kampanyenya pada hari Minggu.

Berbicara di hadapan massa di negara bagian Rajasthan wilayah barat, pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) itu melontarkan pernyataan kontroversial yang menggambarkan umat Islam sebagai "penyusup".

Modi mengatakan jika partai oposisi utama, Kongres Nasional India, terpilih untuk berkuasa pada akhir pemilu yang berlangsung selama beberapa minggu ini, mereka akan mendistribusikan kekayaan secara tidak adil.

“Ketika mereka berkuasa, mereka mengatakan umat Islam mempunyai hak pertama atas sumber daya. Mereka akan mengumpulkan semua kekayaan Anda dan mendistribusikannya kepada mereka yang memiliki lebih banyak anak,” kata Modi kepada massa pendukungnya, seperti dikutip dari TIME, Jumat (26/4/2024).

Baca Juga: Geger, India Terapkan UU Kewarganegraaan Anti-Muslim sebelum Pemilu

“Apakah menurut Anda uang hasil jerih payah Anda harus diberikan kepada penyusup? Maukah Anda menerima ini?” katanya tentang populasi Muslim India yang berjumlah sekitar 230 juta orang.

Pernyataan tersebut tampaknya merujuk pada kiasan berbahaya yang menuduh umat Islam menggusur umat Hindu dengan membangun keluarga besar.

Pidato Modi telah dikecam para pemimpin oposisi dan tokoh-tokoh Muslim terkemuka dan memicu kemarahan komunitas Muslim di berbagai negara.

Pejabat pemungutan suara lokal mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa mereka telah menerima dua pengaduan yang menyerukan penangguhan dan penangkapan Modi.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, India adalah rumah bagi sekitar 1,44 miliar penduduk. BJP yang dipimpin Modi dikritik karena memandang komunitas Muslim, termasuk pencari suaka dan pengungsi dari Bangladesh dan Myanmar, sebagai orang luar.

Pidato Modi Tuai Kecaman

Para kritikus mengatakan komentar Modi dibangun di atas kampanye perpecahan nasionalisme Hindu dan telah dikaitkan dengan BJP yang berkuasa, yang diperkirakan akan mengeklaim masa jabatan ketiga berturut-turut.

“Modi saat ini menyebut Muslim sebagai penyusup dan orang-orang yang memiliki banyak anak. Sejak tahun 2002 hingga hari ini, satu-satunya jaminan Modi adalah melecehkan umat Islam dan mendapatkan suara,” kata Asaduddin Owaisi, seorang anggota Parlemen Muslim dan presiden Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen Seluruh India dalam sebuah posting di platform media sosial X.

Sementara itu, ketua kongres Mallikarjun Kharge mengatakan komentar Modi merupakan “ujaran kebencian” dan merupakan “sebuah taktik yang dipikirkan dengan matang untuk mengalihkan perhatian.”

Dalam sebuah postingan di X, dia menambahkan bahwa Modi telah dipengaruhi oleh “nilai-nilai Sangh", merujuk pada Rashtriya Swayamsevak Sangh—sebuah organisasi paramiliter Hindu sayap kanan yang berafiliasi dengan Modi di masa mudanya.

“Dalam sejarah India, tidak ada perdana menteri yang merendahkan martabat jabatannya seperti yang dilakukan Modi,” kata Kharga.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR)—organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat—juga mengecam pidato Modi dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada TIME.

“Tidak masuk akal, namun tidak mengejutkan, bahwa pemimpin sayap kanan Hindutva Narendra Modi menargetkan Muslim India dengan cacian yang penuh kebencian dan berbahaya meskipun dia berperan sebagai pemimpin sebuah negara dengan warisan agama yang begitu beragam,” kata Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihad Awad.

CAIR juga meminta Presiden AS Joe Biden untuk mendeklarasikan India sebagai “Negara yang Sangat Memprihatinkan" atas perlakuan sistematis yang dilakukan India terhadap Muslim India dan kelompok minoritas lainnya.

Modi pernah ditolak masuk ke AS pada tahun 2005 karena kedekatannya dengan pembantaian Gujarat tahun 2002 selama masa jabatannya sebagai menteri utama negara bagian tersebut dari tahun 2001 hingga 2014. Kerusuhan yang bermuatan agama tersebut menyebabkan lebih dari 1.000 orang terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah Muslim.

Modi mengeklaim peran politik utama negaranya pada tahun 2014, dengan fokus pada pembangunan dan antikorupsi. Dia terpilih kembali dengan kemenangan telak pada tahun 2019 dengan agenda yang lebih nasionalis Hindu.

Ujaran kebencian anti-Muslim telah melonjak di India, dengan laporan terbaru dari kelompok penelitian India Hate Lab yang berbasis di Washington yang mencatat 668 kasus pada tahun 2023.

Meskipun terdapat 255 peristiwa yang terjadi pada paruh pertama tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 413 peristiwa pada paruh kedua tahun ini, atau meningkat sebesar 63.

Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa 75 dari total kejadian pada tahun itu terjadi di negara bagian yang dikuasai BJP.

Sehubungan dengan pidato kampanye Modi pada hari Minggu, para pemimpin oposisi menyerukan Komisi Pemilihan Umum India (ECI) untuk menyelidiki apakah pidato tersebut melanggar kode etik mereka.

Kode etik tersebut menetapkan bahwa politisi tidak boleh menarik pemilih atas dasar “kasta” dan “perasaan komunal", dan mereka juga tidak boleh melakukan kampanye yang “memperburuk perbedaan atau menciptakan kebencian timbal balik atau menyebabkan ketegangan” antarkomunitas.