Deretan Organisasi Kemanusiaan dan HAM yang Menyerukan Setop Ekspor Senjata ke Israel
Pengeboman dan pengepungan yang dilakukan Israel telah merampas kebutuhan dasar penduduk sipil untuk bertahan hidup dan menjadikan Gaza tidak dapat dihuni. Banyak lembaga kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) menyerukan agar negara-negara menghentikan pasokan senjata ke Israel .
Saat ini, penduduk sipil di Gaza menghadapi krisis kemanusiaan dengan tingkat keparahan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Melansir Amnesty International, badan-badan kemanusiaan, kelompok hak asasi manusia, pejabat PBB, dan lebih dari 153 negara anggota telah menyerukan gencatan senjata segera. Namun, Israel terus menggunakan senjata peledak dan amunisi di daerah padat penduduk yang menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar bagi masyarakat Gaza.
Para pemimpin dunia telah mendesak pemerintah Israel untuk mengurangi korban sipil, namun operasi militer Israel di Gaza terus membunuh orang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB baru-baru ini. Negara-negara anggota mempunyai tanggung jawab hukum untuk menggunakan semua cara yang ada untuk meningkatkan perlindungan warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional.
Aktivitas militer Israel telah menghancurkan sebagian besar rumah, sekolah, rumah sakit, infrastruktur air, tempat penampungan, dan kamp pengungsi di Gaza; sifat pemboman yang tidak pandang bulu dan pola kerugian sipil yang tampaknya tidak proporsional yang sering mereka timbulkan, merupakan hal yang tidak dapat diterima. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah memperingatkan meningkatnya risiko kejahatan kekejaman yang dilakukan di Gaza dan meminta semua negara untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi. Sejak seruan ini, krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk:
Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat tinggi Israel mulai menyerukan deportasi warga sipil Palestina keluar dari Gaza. Pemindahan paksa di Gaza dan deportasi sebagian penduduk melintasi perbatasan, tanpa adanya jaminan kepulangan, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan merupakan kejahatan kekejaman.
