Wali Kota Bogor Bima Arya Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, iNewsBogor.id - Wali Kota Bogor periode 2014-2024, Bima Arya Sugiarto, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, Bima Arya menyebutkan bahwa penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
“Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua ASN hebat di Kota Bogor yang telah bekerja keras membangun sistem pemerintahan yang melayani warga dan memudahkan warga,” ucapnya.
Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Kota Surabaya, Kamis.
Usai prosesi penyematan, Bima Arya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Presiden melalui Kemendagri.
Ia juga mengapresiasi kinerja para ASN di lingkungan Pemkot Bogor selama 10 tahun ini.
“Ada tetesan keringat para Kadis, Kabag, BUMD, Camat, Lurah, dan semua ASN dibalik penghargaan ini,” kata dia.
Bima Arya mengaku bangga bisa bersama jajaran Pemkot Bogor selama menjabat dan melayani warga.
"Saya akan selalu bangga menjadi bagian dari birokrasi Kota Bogor yang terus berlari untuk melayani dan memudahkan warga. Teruslah berlari dan bekerja dengan hati,” ujarnya.
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah/mantan kepala daerah atas jasa besar atau prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penilaiannya dilakukan dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2021.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pemberian penghargaan ini adalah upaya untuk menciptakan iklim kompetitif antara kepala daerah. Sehingga bisa membangkitkan motivasi kepala daerah untuk berkompetisi secara positif.
“Penghargaan itu tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, tapi dilakukan oleh panel yang tergabung dari semua unsur pemerintah yang terkait. Termasuk dari garis militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel,” jelasnya.
