2 Tahun Prabowo, Cak Imin Sebut 1,1 Juta Orang Tak Lagi Miskin Ekstrem

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 1,1 juta jiwa disebut berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan kemiskinan nasional sekaligus memperkuat pemberdayaan agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam kerentanan ekonomi.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Pemerintah kini terus mempercepat berbagai upaya agar kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada akhir 2026.

“Kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen, di mana yang miskin ekstrem sudah kita berhasil dorong untuk keluar dari kemiskinan ekstrem sejumlah 1,1 juta jiwa dan kita ingin terus bekerja agar kemiskinan ekstrem akhir tahun ini bisa nol,” ujar Cak Imin di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, penurunan kemiskinan perlu diikuti perubahan pendekatan pembangunan. Penanganan masyarakat miskin tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus dilanjutkan dengan pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, usaha, dan sumber pendapatan berkelanjutan.

Kemenko PM mendorong prinsip Bansos Sementara, Berdaya Selamanya sebagai arah perubahan tersebut. Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat rentan, sementara program pemberdayaan harus memperkuat kemampuan mereka agar secara bertahap dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan.

Salah satu fondasi untuk mempercepat upaya tersebut adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyatuan data dan digitalisasi bantuan sosial terus didorong agar pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan sekaligus menghubungkan mereka dengan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Namun, intervensi pemerintah juga diarahkan untuk membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan, akses permodalan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program ini juga diharapkan menjadi pintu masuk pemberdayaan keluarga, melalui upaya mendorong orang tua siswa agar lebih mandiri dan produktif.

Pada sektor ekonomi, sebanyak 3,25 juta pelaku UMKM telah memperoleh akses terhadap permodalan terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM. Penguatan usaha juga perlu disertai akses bahan baku, teknologi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran agar pelaku UMKM dapat berkembang dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.

Penciptaan lapangan kerja dan perluasan rantai pasok turut menjadi bagian dari strategi tersebut. Dalam ekosistem program Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 1,3 juta warga miskin disebut telah terserap bekerja, sementara 148.000 pelaku usaha baru masuk dalam rantai pasoknya. 

Menko Muhaimin menegaskan, penurunan kemiskinan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. 

“Ini artinya investasi, pengusaha baru, dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN,” kata Cak Imin.