Pemangkasan Ekspor Gas ke Singapura Dinilai Berisiko Jadi Bumerang Impor BBM Nasional

IDXChannel - Kebijakan pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas alam pipa ke Singapura dinilai menyimpan risiko besar bagi ketahanan energi domestik, terutama bila memicu aksi balasan berupa pengetatan ekspor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari sumber-sumber Singapura ke Indonesia. 

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperingatkan ketergantungan pasokan BBM olahan nasional terhadap Negeri Singa jauh lebih vital dibandingkan ketergantungan Singapura terhadap pasokan gas pipa asal Indonesia.

"Ketergantungan Indonesia terhadap Singapura itu sangat besar, terutama impor BBM sekitar 800.000 barel per hari dari kilang mereka. Kalau itu sampai disetop sebagai balasan, antrean BBM di SPBU bisa terjadi berbulan-bulan dan menimbulkan gangguan," kata Fahmy, Minggu (25/10/2026).

Kekhawatiran tersebut mencuat menyusul keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mengurangi volume ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 17 billion British thermal units per day (BBTUD) selama kurun waktu 18 hari.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, volume gas tersebut dialihkan untuk mengamankan keandalan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera sesuai mandat kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) dalam Pasal 8 ayat (1) UU Migas.

Namun, Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan bahwa pengurangan pasokan 17 BBTUD tersebut tidak berdampak signifikan karena hanya mencakup kurang dari 2 persen dari total konsumsi gas harian Singapura yang melebihi 1.000 BBTUD. 

EMA menegaskan sistem kelistrikan mereka tetap kokoh berkat ketersediaan cadangan gas pipa, kesiapan Singapore GasCo mengimpor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari pasar internasional kapan saja, serta kewajiban pembangkit listrik mempertahankan cadangan bahan bakar solar (diesel).

Di sisi lain, respons resmi otoritas Singapura membuktikan bahwa pemangkasan aliran gas pipa dari Indonesia tidak menggoyahkan sistem kelistrikan mereka. Fahmy menilai manuver sepihak dari Jakarta justru mengorbankan penerimaan devisa di tengah mekanisme pasar energi internasional yang sangat adaptif.

"Pernyataan Singapura itu benar karena mereka masih punya cadangan gas dan pasar global sangat ditentukan oleh permintaan serta penawaran. Jika pasokan Indonesia distop, Singapura dengan mudah mencari pasokan dari negara lain, sedangkan Indonesia justru kehilangan pendapatan ekspor dalam jumlah besar," kata dia.

Menurut Fahmy, alasan ketahanan energi nasional yang dijadikan landasan kebijakan pemotongan ekspor gas kurang relevan mengingat produksi gas alam Indonesia sejatinya berlimpah-ruah. Persoalan mendasar sektor energi domestik terletak pada minimnya konektivitas pipa transmisi antarpulau, sehingga gas yang ditahan dari pasar ekspor tidak bisa begitu saja dialirkan ke wilayah yang membutuhkan.

Hambatan distribusi pipa nasional kian mempersempit opsi pemerintah dalam menyerap volume gas yang diputus dari negara tetangga. Tanpa interkoneksi pipa domestik, komoditas tersebut wajib dikonversi menjadi gas alam cair yang memicu pembengkakan beban belanja industri lokal.

"Gas alam kita melimpah tetapi tidak punya pipa, sehingga untuk dipasarkan ke dalam negeri harus diubah dulu menjadi LNG yang harganya jatuh mahal di kisaran USD15 sampai USD18 per MMBTU. Sementara ekspor pipa ke Singapura bisa jauh lebih murah sekitar USD6 , jadi menyetopnya sangat merugikan kita," kata Fahmy.

Fahmy menambahkan, apabila pasokan BBM impor terganggu akibat tensi dagang kedua negara, mencari sumber pasokan pengganti di pasar internasional seperti dari Rusia, itu membutuhkan waktu pengiriman yang lama dan biaya logistik yang tinggi.

Situasi tersebut sangat berisiko mengingat krisis bahan bakar tidak hanya berlangsung sepekan seperti insiden kelangkaan BBM di Denpasar beberapa waktu lalu, melainkan dapat meluas secara sistemik.

Terlebih, hubungan bilateral kedua negara terjalin sangat erat di mana Singapura tercatat sebagai investor asing terbesar kedua di Indonesia. 

Kendati membuka celah risiko energi, diplomasi Singapura diproyeksikan tetap bersandar pada kalkulasi untung-rugi ketimbang konfrontasi emosional. 

"Singapura adalah negara yang sangat rasional dan lebih mementingkan keuntungan bisnis daripada terpancing emosi balas-membalas," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)