Karhutla Disebut Terorisme Ekologis, Ahmad Alimuddin Desak Polri Tangkap Pemilik Perusahaan
JAKARTA, iNews.id - Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, mendesak Polri menetapkan pemilik perusahaan yang diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai tersangka. Dia menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada jajaran direksi, tetapi harus menjangkau pemilik perusahaan yang berada di balik operasional korporasi.
"Berharapnya adalah bukan cuman yang ditetapkan itu adalah direksi-direksi perusahaan, tapi juga aktor di baliknya. Aktor di baliknya ini kan berarti pemilik perusahaannya," ujar Alimuddin dalam program INTERUPSI di iNews TV, Kamis (22/10/2026).
Alimuddin menilai Polri harus berani mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas karhutla, termasuk pemilik perusahaan apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut karhutla sebagai terorisme ekologis semestinya menjadi dorongan untuk menindak pelaku hingga ke balik struktur perusahaan.
"Ketika Presiden sudah bilang ini masuk dalam terorisme ekologis maka kepolisian jangan berhenti kepada menyebut direksinya aja, tapi pemilik perusahaan harus ditangkap," ujarnya.
Selain penindakan hukum, Alimuddin meminta pemerintah menghentikan operasional perusahaan yang terbukti menjadi penyebab karhutla. Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan agar sanksi tidak sekadar menjadi formalitas tanpa memberikan dampak terhadap perilaku perusahaan.
"Jangan sampai mereka diberikan sanksi tapi tetap melanjutkan lalu kemudian enggak ada efek jera," ucapnya.
Alimuddin juga menyoroti peraturan daerah (perda) yang memperbolehkan masyarakat melakukan pembakaran lahan. Dia meminta ketentuan tersebut ditinjau ulang karena khawatir dapat dimanfaatkan sebagai celah oleh pihak tertentu, termasuk korporasi, untuk melakukan pembakaran lahan.
"Terkait dengan Perda itu, harga mati, mutlak memang harus direvisi atau seperti apa, karena jangan sampai ini dijadikan modus operandi oleh berbagai pihak terutama korporasi yang akhirnya yang jadi korban ujung-ujungnya masyarakat," ujarnya.









