Apresiasi Aksi Greenpeace, Gerakan Cinta Prabowo Akui Kebakaran Hutan Masih Jadi Masalah

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan mengapresiasi aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk berisi kritik terhadap krisis iklim dan tingginya biaya hidup di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Kurniawan juga mengakui kemampuan para relawan Greenpeace yang memanjat patung untuk membentangkan spanduk. Menurutnya, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

“Masalah kawan-kawan dari Greenpeace, saya mengapresiasi lah. Itu kawan-kawan yang punya skill panjat tebing, terus melakukan manjat di lokasi pembentangan spanduk, itu kita apresiasi, kita hargai, kita hormati. Bagaimanapun inilah bentuk aspirasi yang disampaikan kawan-kawan yang punya skill,” kata Kurniawan dalam program iNews Siang di iNews TV, Kamis (22/10/2026).

Dia turut mengakui Indonesia masih menghadapi persoalan krisis iklim, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

“Kita akui juga memang di negara kita saat ini masih ada masalah terkait iklim, di mana kita tahu bersama memang ada kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, maupun Papua,” ucapnya.

Meski demikian, Kurniawan menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Dia menyebut berbagai upaya penanganan karhutla telah dilakukan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, termasuk lokasi kebakaran yang sulit dijangkau.

“Pemerintah tidak tinggal diam dan pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk penanganan kebakaran hutan ini. Kalaupun memang belum bisa maksimal karena memang kendala pertama memang kendala apa tempat-tempat yang agak sulit dijangkau, tapi bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Pemerintah Klaim Berupaya Menjaga Beban Masyarakat

Selain persoalan lingkungan, Kurniawan menanggapi kritik mengenai dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan hingga meningkatnya biaya hidup.

Dia menilai kondisi ekonomi saat ini turut dipengaruhi dinamika politik dan konflik global yang memberikan tekanan terhadap fiskal Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, pemerintah masih berupaya melindungi masyarakat, salah satunya dengan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kalau yang disampaikan tadi itu masalah beratnya kehidupan saat ini, itu pun juga kita akui juga karena memang dampak politik perang global ini yang terjadi ini menyebabkan beratnya fiskal Indonesia. Tapi pemerintah masih berpihak kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga minyak subsidi, tentu itu yang dilakukan pemerintah supaya tidak menambah beban bagi masyarakat semakin berat,” ujarnya.

Kurniawan juga berharap dampak El Nino, kemarau panjang, dan kebakaran hutan dapat segera diatasi. Dia meminta masyarakat bersabar karena penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, termasuk modifikasi cuaca, untuk mengurangi dampak kondisi iklim ekstrem.

“Mudah-mudahan juga El Nino ini juga cepat selesai supaya apa? Dampak dari kebakaran, kemarau panjang ini cepat teratasi. Modifikasi cuaca juga sudah dilakukan, makanya kita harus sabar. Bukan berarti pemerintah Pak Prabowo tidak melakukan apa-apa, cuma untuk memperbaiki sesuatu itu memang tidak bisa langsung selesai, butuh proses panjang, tapi intinya pemerintah sudah melakukan segala sesuatu untuk kepentingan rakyatnya yang ada di daerah,” ucap Kurniawan.

Greenpeace Pertanyakan Langkah Preventif Pemerintah

Sementara itu, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai krisis iklim tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang hanya membutuhkan kesabaran masyarakat. Menurutnya, dampak bencana lingkungan telah memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama warga yang terdampak kabut asap akibat karhutla.

Jeanny menyoroti dampak kabut asap terhadap anak-anak dan keluarga di wilayah terdampak. Dia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah jika masyarakat terus diminta bersabar menghadapi situasi tersebut.

“Masalah sabar dan nggak sabar ini kan berkaitan dengan hidup orang. Lihat sekarang gambar yang muncul di layar kita hari ini, lihatlah sebegitu parah dampak kabut asap. Ada banyak anak, belasan anak yang harus meninggal karena kabut asap, ada orang tua yang harus kehilangan bayinya, ada anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya karena situasi ini. Kalau rakyat dipaksa untuk sabar, lalu apa kerja pemerintahnya? Itu kan jadi pertanyaan besar,” kata Jeanny.

Dia juga mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah dalam mengantisipasi krisis iklim, terutama El Nino, kemarau panjang, dan kebakaran hutan. Jeanny menilai potensi kondisi tersebut sebenarnya sudah diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak beberapa bulan sebelumnya.

Sebab itu, menurut Jeanny, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan sebelum dampaknya meluas.

“Katakanlah pemerintah sudah melakukan langkah-langkah A, B, C, D, E, tapi pertanyaannya apakah langkah-langkah itu bukan cuma soal waktu, tapi juga soal efektivitas? Apakah situasi kebakaran hutan misalnya yang terjadi di Papua, Sumatra, dan Kalimantan hari ini itu tidak terprediksi? Itu terprediksi dengan sangat clear," ujarnya. 

BMKG udah ngomongin El Nino udah dari berbulan-bulan lalu sebelum situasi ini terjadi, ngomongin kekeringan udah dari berbulan-bulan lalu sebelum situasi ini terjadi. Apakah ada langkah preventif yang dilakukan pemerintah? Saya harus bilang bahwa langkah preventif yang dilakukan pemerintah sebelum situasi ini terjadi, itu enggak ada,” kata Jeanny.