El Nino Berpotensi Ganggu Pasokan Pangan, BI Waspadai Kenaikan Harga Beras hingga Cabai

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) mewaspadai ancaman fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga pangan di berbagai daerah. Komoditas yang dinilai rentan terdampak antara lain beras, cabai, dan bawang merah.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menuturkan, bank sentral telah memperhitungkan risiko El Nino terhadap perekonomian nasional. Jika berlangsung dalam waktu lama, fenomena tersebut berpotensi menekan pasokan pangan, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Bali, Nusa Tenggara, hingga Sumatra.

“Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah,” ucap Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Oktober 2026 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Untuk mengantisipasi kenaikan harga dalam jangka pendek, BI mendorong pengamanan pasokan pangan melalui penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD), fasilitasi biaya distribusi, operasi pasar, dan gerakan pasar murah.

Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat penyaluran pangan dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah.

"Tujuannya untuk mempercepat distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah," kata dia.

Sementara itu, untuk jangka panjang, BI mendorong penguatan sektor hulu melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), penyediaan jaringan irigasi, serta penggunaan bibit unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.

Kewaspadaan terhadap El Nino muncul di tengah meningkatnya inflasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year-on-year pada September 2026 mencapai 3,28 persen, naik dibandingkan Agustus 2026 sebesar 3,19 persen.

Kelompok harga bergejolak atau volatile food mencatat inflasi sebesar 5,03 persen dengan andil 0,83 poin persentase terhadap inflasi nasional.

Ricky mengungkapkan, tekanan harga pangan di wilayah Sulampua bahkan mencapai 8,63 persen. Kenaikan terutama dipengaruhi harga cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol.

Sementara itu, inflasi volatile food di Kalimantan mencapai 7,62 persen, terutama dipicu oleh komoditas beras.

Untuk mempercepat pemantauan dan distribusi pangan, BI mengembangkan dashboard rantai pasok terintegrasi yang terhubung dengan neraca pangan milik Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Di mana pemerintah dapat memantau daerah mana yang surplus dan defisit untuk setiap komoditasnya, berapa stok yang tersedia, kemudian juga berapa biaya distribusinya hingga jalur distribusi yang paling efisien,” kata dia. 

Ricky menegaskan, BI bersama 46 kantor perwakilan di daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah risiko perubahan iklim.

“Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan stakeholder yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” tuturnya.