Perbatasan Jadi Halaman Depan, BNPP Bangun Dialog dengan 10 Negara

JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta, Rabu (16/9/2026). 

Pertemuan bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.

Forum ini menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri.

Forum dihadiri sejumlah perwakilan diplomatik. Tampak Dubes Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa, Dubes Papua Nugini Simon Namiss, Dubes Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Dubes Vietnam Ta Van Thong, Dubes Singapura Kwok Fook Seng, dan Dubes Filipina Christopher B. Montero. Hadir pula Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia Ian Kelly serta Konselor Politik Kedutaan Besar India Vikram Vardhan.

Tito menegaskan, hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP. Lembaga ini mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan. 

“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito, Rabu (16/9/2026).

Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur. Mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 15 PLBN dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN.

Tito menegaskan, fokus BNPP tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara. Orientasi itu menempatkan perbatasan sebagai bagian penting pembangunan nasional. 

“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.

Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi dengan negara tetangga. Tujuannya agar aktivitas ekonomi yang tumbuh memberi manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Dia juga menyoroti hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang terjalin lintas negara. Kondisi itu membentuk pola perlintasan, baik untuk perdagangan maupun kunjungan keluarga.

Tito mencontohkan, pengalaman di Papua Nugini. Sejumlah warga negara Papua Nugini tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Sebaliknya, beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini.

“Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucapnya.

Selain pengembangan kawasan, penyelesaian persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa. Meski begitu, perhatian kini tertuju pada Pulau Sebatik. Pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan perbatasan.

BNPP bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk tim khusus. Tim ini akan membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia. Langkah itu menunjukkan pengelolaan perbatasan tidak hanya soal garis di peta, tetapi juga tata kelola kawasan dan kehidupan masyarakat.

Melalui Indonesia Border Partnership Coffee Morning, BNPP membangun ruang dialog dengan negara-negara tetangga. Forum ini memperkuat pemahaman dan komunikasi dalam pengelolaan perbatasan. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga batas negara sekaligus mengembangkan kawasan perbatasan sebagai ruang interaksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.