Puan Minta Penanganan Karhutla Satu Kendali, Pastikan Dikawal DPR

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebakaran dan hutan atau karhutla di sejumlah wilayah yang semakin kritis karena sebarannya meluas. Dia meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan karhutla dengan satu kendali.

“Penanganan karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan, Jumat (4/9/2026).

Puan mengatakan, karhutla bukan tentang persoalan lingkungan semata. Karhutla mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan menimbulkan dampak lintas wilayah.

Karena itu, Puan kembali menekankan agar karhutla ditangani dengan lintas koordinasi, baik dari pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait.

“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” ujarnya.

DPR mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait karhutla di tujuh provinsi. DPR meminta ada transparansi dalam penegakan hukum penanganan karhutla.

Puan memastikan, DPR akan terus mengawal penanganan karhutla sampai masyarakat kembali memperoleh udara yang aman. 

“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” katanya.