China Perluas Pengaruh di Afrika, Taiwan Semakin Terdesak

JAKARTA – Kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Eswatini pada awal bulan ini dinilai lebih mirip operasi rahasia daripada lawatan diplomatik resmi. Pasalnya, Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar dilaporkan mencabut izin penerbangan untuk pesawatnya, diduga karena tekanan dari China.

Isu ini membuat Lai meninggalkan rencana perjalanannya semula dan malah terbang dengan pesawat pribadi Raja Mswati III. Langkah ini memicu kecaman dari Beijing terhadap Eswatini karena telah menjamu Lai, menuduh para pemimpin kerajaan tersebut "dipelihara dan diberi makan" oleh Taiwan.

Insiden ini menyoroti sesuatu yang semakin terlihat di seluruh Afrika: pengaruh China di benua itu tidak lagi hanya didefinisikan oleh proyek infrastruktur, investasi pertambangan, atau kesepakatan perdagangan. Pengaruh China yang semakin besar kini diekspresikan melalui tekanan diplomatik, sinyal politik, dan kemampuan untuk membentuk apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan bahkan konferensi internasional.

Dilansir The Interpreter, Eswatini adalah mitra diplomatik terakhir Taiwan di Afrika. Selama dekade terakhir, China telah berhasil membujuk beberapa negara Afrika untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan, seringkali bersamaan dengan perluasan keterlibatan ekonomi dan kerja sama infrastruktur. Taiwan kini hanya memiliki hubungan formal dengan 12 negara di seluruh dunia.

Kampanye tekanan China terhadap Eswatini telah diperluas, yang terlihat dari pengecualian negara itu dari kebijakan perdagangan tanpa tarif yang diumumkan Beijing untuk negara-negara Afrika. Keputusan tersebut secara ekonomi tidak terlalu berpengaruh bagi China, tetapi secara simbolis signifikan. Hal itu memperkuat pesan bahwa akses ke pasar China dan niat baik politik tetap terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan "Satu China" negara tersebut.

Salah satu contoh lain yang mencolok adalah penundaan konferensi hak digital terbesar di dunia, RightsCon, yang semula dijadwalkan digelar pada April di Zambia. China diduga berperan atas keputusan tersebut karena keberatan dengan partisipasi perwakilan masyarakat sipil Taiwan. Penyelenggara tampaknya diberitahu bahwa peserta Taiwan perlu dikecualikan dan topik-topik tertentu perlu dimoderasi jika konferensi tersebut ingin berjalan sesuai rencana.

Signifikansi konferensi RightsCon di Zambia tidak hanya menunjukkan dugaan campur tangan tersebut, tetapi juga mengungkap sifat pengaruh China yang terus berkembang di Afrika. Konferensi tersebut bukanlah acara yang berfokus pada Taiwan, dan agendanya mencakup diskusi tentang tata kelola digital, pengawasan, sensor, keamanan siber, dan kebebasan internet, termasuk percakapan tentang ekspor praktik otoriter digital dan teknologi pengawasan China.

Jika tuduhan itu benar, tekanan China tidak ditujukan pada hubungan antarnegara formal, tetapi pada pengaruh ruang sipil dan politik di dalam suatu negara Afrika. Implikasinya adalah pengaruh China semakin meluas ke pertanyaan tentang siapa yang mendapat akses ke acara internasional, ide apa yang dapat dibahas, dan perwakilan politik mana yang diizinkan untuk hadir.

Hal ini juga menandai pergeseran dalam cara pandang terhadap peran China di Afrika. Sebagian besar perdebatan tentang pengaruh negara tersebut di benua itu berfokus pada utang, ketergantungan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan ketidakseimbangan perdagangan. Kekhawatiran tersebut tetap relevan. China terus mendominasi hubungan perdagangan di sebagian besar wilayah Afrika, dan ketidakseimbangan tersebut tetap substansial. Defisit perdagangan Afrika dengan China dilaporkan meningkat menjadi sekitar USD 102 miliar tahun lalu.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa pengaruh China semakin bersifat politis, normatif, dan berorientasi pada keamanan. China tidak hanya membangun jalan, kereta api, atau infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga membentuk perilaku diplomatik dan insentif politik dengan cara yang memengaruhi bagaimana negara-negara Afrika terlibat secara internasional. Beijing terus memperluas jejak keamanannya melalui pelatihan militer, penempatan pasukan penjaga perdamaian, dan kerja sama maritim. China kini menjadi penyumbang dana terbesar kedua untuk operasi penjaga perdamaian PBB dan mempertahankan pangkalan logistik militer luar negeri pertamanya di Afrika, di Djibouti, yang menggarisbawahi bahwa ambisinya di benua itu melampaui sekadar ekonomi.

Pada saat yang sama, Eswatini menunjukkan bahwa negara-negara Afrika bukanlah sekadar penerima pasif pengaruh China. Terlepas dari tekanan diplomatik dan insentif ekonomi, kerajaan Afrika Selatan ini terus mengakui Taiwan dan secara terbuka menolak tekanan China. Setelah kritik China terhadap negara tersebut karena menampung Lai, Eswatini menyatakan bahwa "keputusan kedaulatannya harus dihormati oleh semua pihak".

Perlawanan itu penting. Hal itu menunjukkan bahwa bahkan negara-negara kecil pun tetap memiliki pengaruh dalam persaingan geopolitik yang semakin intensif antara China dan Taiwan. Tetapi hal itu juga menggarisbawahi meningkatnya biaya untuk mempertahankan posisi politik yang bertentangan dengan preferensi China.