Bos BI Jelaskan Penyebab Rupiah Anjlok ke Rp17.400 per Dolar AS

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menjelaskan penyebab nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp17.400 per dolar AS. Menurutnya pelemahan terjadi karena adanya tekanan jangka pendek terhadap rupiah.

Hal itu dipicu oleh faktor global dan musiman. Selain itu, faktor musiman seperti kebutuhan devisa untuk repatriasi dividen, pembayaran utang, dan kebutuhan jemaah haji turut meningkatkan permintaan dolar.

"Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dolar yang menguat," katanya. 

Meski begitu, ia menilai rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued dan berpotensi menguat seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional. BI pun menyiapkan strategi penguatan rupiah, salah satunya membatasi pembelian dolar AS.

Pertama adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menstabilkan rupiah. 

"Cadangan devisa kami lebih, jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," ucap dia di kompleks Istana, dikutip Rabu (6/5/2026).

Langkah kedua dan ketiga difokuskan pada penguatan arus modal dan koordinasi fiskal-moneter. Bank Indonesia, kata Perry, mendorong peningkatan inflow melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menutup outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan saham, serta terus melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. 

"Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun. Kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter," ungkapnya.

Selanjutnya, langkah keempat dan kelima mencakup penjagaan likuiditas perbankan yang tetap longgar, serta pembatasan pembelian dolar AS di pasar domestik. 

Selanjutnya langkah keenam dan ketujuh adalah penguatan intervensi di pasar offshore serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi. Selain itu, pengawasan diperketat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

"Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Frederika Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," ujar Perry.