Dipecat dari Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Ajukan Banding
Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Polri menyebutkan, Ahrie Sonta mengajukan banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan, nantinya ada proses yang akan dilalui untuk memutuskan banding yang diajukan oleh Ahrie Sonta. “Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Baca juga: Breaking News! Ahrie Sonta Dipecat Secara Tidak Hormat dari Polri di Kasus Penyadapan Ilegal
Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Lihat video: Listyo Sigit Tersangka Penyadapan, Irjen Ahrie Sonta Bintang Dua Termuda Terseret!
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, tak dilakukan penahanan karena sakit.Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu dilakukan terhadap elite partai politik, aktivis hingga media.
