Soleman Ponto: BAIS TNI dan BIN Harus Dilibatkan Usut Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs
Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI periode 2011–2013, Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto mendesak pelibatan BAIS TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kasus tersebut tidak cukup hanya ditangani oleh institusi kepolisian melalui ranah hukum pidana biasa.
Menurut Ponto, kasus ini memiliki bobot yang jauh melampaui tindak pidana konvensional karena menyeret figur pimpinan tertinggi negara dan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bergeser dari sekadar pelanggaran hukum menjadi ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara.
"Bagi kita intelijen merasa, wah, kalau cuma hukum, ya tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang yang dicari. Ini siapa yang menyuruh, dan yang kenapa kok presiden, apa yang dicari, terus yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh," kata Ponto dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Breaking News! Ahrie Sonta Dipecat Secara Tidak Hormat dari Polri di Kasus Penyadapan Ilegal
"Nah, ini tidak akan masuk di dalam delik-delik pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga dia harus bergeser dari pelanggaran hukum, bergeser kepada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ujarnya.
Ponto menyebut, jika kepolisian tidak bisa lebih jauh membongkar motif strategis di balik operasi penyadapan terhadap Kepala Negara. Untuk melakukan hal ini, diperlukan lembaga intelijen pertahanan.
Lihat video: Penyadapan Presiden: ke Mana Informasi Penting Itu Mengalir?
"Kalau tertib hukum, ya polisi hanya sampai di delik-delik itu tadi. Terpenuhi ndak persyaratan unsur-unsur dari pasal itu, udah sampai situ. Tapi, Kalau mau mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan BAIS," tuturnya.
