Istana Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Wapres Gibran

JAKARTA – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hingga saat ini belum terpikir untuk memberikan bantuan hukum kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait langkah yang ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Belum, belum, belum. Belum. Kita hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga menegaskan Presiden Prabowo tidak mencampuri lebih jauh urusan ijazah pendidikan Wapres Gibran. Hal ini ditegaskannya menyusul permohonan Gibran kepada Prabowo untuk mendapatkan waktu guna membuktikan keabsahan ijazah setara SMA yang menjadi polemik.

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," kata Prasetyo.

Sebelum memohon waktu untuk tetap menjabat, Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri. Permohonan waktu tersebut disampaikan Gibran belakangan setelah berdiskusi dengan Prabowo.

"Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ungkap Prasetyo.

Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat Gibran tersebut. "Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Dia menjelaskan, niat mengundurkan diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," paparnya.