Sidang TPPU Febrie, Pengamat Nilai Tak Ada Unsur Pemerasan dalam Aliran Dana Rp3 Miliar

Polemik aliran dana besar dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah harus dipilah secara jernih antara tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana.

Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menegaskan menanggapi fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang mengungkap PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) menggelontorkan honorarium fantastis hingga Rp3 miliar kepada DR Law Firm dalam perkara dugaan korupsi dana BPDPKS di Kejaksaan Agung.

Menurut Yanuar, transaksi antara korporasi dan kantor hukum tersebut murni berjalan di atas rel keperdataan kontrak profesional. Berdasarkan fakta persidangan, ia memastikan tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan.

Baca juga: Strategi JPU Bongkar Modus Pencucian Uang Lewat Kantor Hukum Dipuji, Sinyal Ketegasan Kejagung Babat Tuntas Perkara Febrie

"Dari kesaksian di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan karena adanya intimidasi atau pemerasan dari Febrie Adriansyah. Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum," ujar Yanuar, Selasa (10/11/2026).Yanuar menjelaskan, merujuk pada Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, delik pemerasan mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum. Pembuktian hukum menuntut korelasi nyata berupa tekanan, sementara fakta persidangan justru menunjukkan kesepakatan kontraktual murni tanpa campur tangan pemaksaan.

Lihat video: Bongkar Aliran Dana Rp 55 Miliar, Jaksa Hadirkan Tan Kian dan Ferry Boboho di Sidang Febrie

Namun, dari sudut pandang pengawasan kebijakan publik, Yanuar tetap memberikan catatan kritis bagi korporasi. Transaksi bernilai miliaran rupiah menuntut transparansi internal perusahaan agar anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di ruang publik.

"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah.Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya agar publik tidak salah kaprah menilai hubungan kontraktual tersebut," katanya.