Polemik Ijazah Gibran, PKB Pertimbangkan dan Finalisasi Hak Menyatakan Pendapat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan jalur hak menyatakan pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum.

Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal. "Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar Khozin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Lebih lanjut, ia berkata PKB tidak sedang berpindah haluan, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Menurutnya, hak angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah.

Baca Juga: DPR Bersidang Lagi Pagi Ini, Hak Menyatakan Pendapat Suket Gibran Bergulir?

"Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis," tegas Khozin.Ia menyebutkan Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP. "Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," ucap Khozin.

Kendati demikian, Khozin menyebutkan persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan MA dan ada pertimbangan hukum MK ini secara normatif akan memunculkan perdebatan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

"Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi "tidak pernah memenuhi syarat pencalonan" atau "tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat" sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?" tanya Khozin.

Pertanyaan konstitusional tersebut, lanjut Khozin, menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.

"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," pungkas Khozin.