Kasus Dugaan Penyadapan Eks Kapolri, LPSK Kaji Perlindungan 6 Saksi

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi, dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri lainnya.

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi maupun korban.

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi, Selasa (10/11/2026).

Achmadi menambahkan, LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring berjalannya proses hukum.

Menurutnya, seluruh aspek dalam permohonan akan dicermati, mulai dari tingkat ancaman, kerentanan saksi, hingga bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, tiga pejabat Polri lainnya juga disebut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat orang tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan peristiwa penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026.

Dalam perkara itu, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ujar Asep.

Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga kalangan media.