Singgung Penyadapan Presiden, Puan Ingatkan Aparat Penegak Hukum Tak Jadi Alat Kekuasaan!

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).

Mengawali pidatonya, Puan menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah menjalankan tugas di daerah pemilihan masing-masing selama masa reses.

“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama, untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ungkap Puan.

Dia kemudian mengingatkan agar kewenangan negara tidak digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik maupun membungkam kritik masyarakat. Puan juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.

Puan memastikan DPR akan mendukung upaya Polri mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden secara transparan dan profesional.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan ini.

Puan menyebut penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden menjadi salah satu isu yang akan dikawal DPR.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

Berikut 12 isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
8. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan *lifting* minyak serta gas bumi dalam negeri.