Sadap dan Permainan Kekuasaan

Eko ErnadaDosen Hubungan Internasional, Universitas Jember; Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur

DALAM novel Tinker Tailor Soldier Spy, John le Carré menggambarkan dunia intelijen sebagai ruang yang dipenuhi kecurigaan, pengkhianatan, dan permainan informasi. Rahasia bukan sekadar sesuatu yang disembunyikan, melainkan sumber kekuasaan. Siapa yang menguasai informasi dapat membaca langkah lawan, membangun pengaruh, bahkan menentukan siapa yang harus dicurigai. Dunia spionase dalam novel itu mengingatkan kita bahwa sepanjang sejarah, penguasaan informasi selalu menjadi bagian dari perebutan kekuasaan.

Sejak zaman kuno, penguasa memahami pentingnya mengetahui rencana lawan. Sun Tzu dalam The Art of War menempatkan intelijen sebagai unsur penting strategi peperangan. Namun, informasi yang berguna untuk melindungi negara juga dapat berubah menjadi senjata untuk mengendalikan orang lain. Persoalannya bukan semata-mata bagaimana informasi diperoleh, melainkan untuk tujuan apa informasi digunakan dan siapa yang memperoleh keuntungan darinya.

Perdebatan ini kembali relevan ketika Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik. Perkara yang mencuat pada awal November 2026 itu disebut menyangkut penyadapan terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, dan pihak lain. Di antara para tersangka terdapat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Perkara tersebut masih harus diuji melalui proses hukum; penetapan tersangka tidak dengan sendirinya berarti kesalahan telah terbukti.

Baca Juga: Jenderal Polisi LSP Tersangka Penyadapan PresidenNamun, terlepas dari hasil akhirnya, perkara ini menghadirkan pertanyaan mendasar bagi demokrasi Indonesia: bagaimana jika perangkat yang dibangun untuk menjaga keamanan justru diduga digunakan di luar kewenangan hukumnya? Dan apa yang terjadi ketika pengumpulan informasi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi bersinggungan dengan relasi dan persaingan kekuasaan?

Sejarah Indonesia memberikan pelajaran penting. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menggunakan perangkat kepolisian politik, termasuk Politieke Inlichtingen Dienst, untuk mengawasi gerakan nasionalis dan membatasi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Setelah kemerdekaan, pengawasan politik juga menjadi bagian dari pengalaman Indonesia, terutama ketika stabilitas pada masa Orde Baru ditempatkan sebagai alasan penting bagi pembatasan aktivitas politik. Pengalaman tersebut memperlihatkan betapa mudahnya batas antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa menjadi kabur ketika kewenangan pengawasan tidak disertai kontrol yang memadai.

Sejarah tidak berarti setiap peristiwa hari ini harus disamakan dengan masa lalu. Akan tetapi, sejarah mengajarkan bahwa penyalahgunaan kewenangan sering kali tumbuh ketika kekuasaan merasa memiliki alasan yang cukup untuk mengabaikan batas. Dalam konteks penyadapan, batas itu seharusnya jelas: dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang dapat diperiksa, serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan.

Skandal Watergate di Amerika Serikat pada awal 1970-an juga menunjukkan bagaimana pengumpulan informasi yang berkaitan dengan persaingan politik dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Pelajarannya bukan bahwa setiap operasi intelijen pasti menyimpang, melainkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi dapat merusak institusi yang seharusnya dilindunginya.

Dalam era digital, persoalannya menjadi semakin kompleks. Penyadapan tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik di sekitar sasaran. Teknologi memungkinkan komunikasi dan aktivitas seseorang dipantau dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Michel Foucault, dalam Discipline and Punish, menjelaskan bagaimana kemungkinan untuk selalu diawasi dapat membentuk perilaku manusia. Seseorang mungkin membatasi ucapan dan tindakannya bukan karena telah melakukan kesalahan, melainkan karena takut sedang diamati.Dalam kehidupan politik, efek semacam ini dapat melemahkan demokrasi. Jika pejabat publik, jurnalis, aktivis, dan warga merasa komunikasi mereka dapat dipantau secara sewenang-wenang, kebebasan menyampaikan kritik ikut terancam. Padahal, demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat dan keberanian mempertanyakan kekuasaan. Rasa aman warga tidak cukup diukur dari ketiadaan gangguan fisik, tetapi juga dari keyakinan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum.

Di tengah perkara ini, muncul pula kegelisahan yang lebih luas tentang arah politik nasional: apakah perebutan kekuasaan berisiko mengikis pertimbangan moral dan etika? Kegelisahan tersebut tidak perlu dilekatkan pada satu tokoh atau kelompok. Ia merupakan peringatan yang patut direnungkan bersama. Politik yang menghalalkan segala cara pada akhirnya bukan hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Max Weber, dalam Politics as a Vocation, mengingatkan pentingnya etika tanggung jawab dalam politik. Tujuan yang dianggap baik tidak otomatis membenarkan setiap cara. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan akibat tindakannya, termasuk kerusakan kepercayaan publik dan pelemahan institusi. Karena itu, penyadapan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa informasi yang diperoleh mungkin berguna. Legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas tetap menjadi ukuran yang menentukan.

Kita perlu membiarkan proses hukum berjalan tanpa mengubah dugaan menjadi vonis di ruang publik. Namun, proses hukum yang adil juga harus mampu menjawab pertanyaan tentang penggunaan kewenangan, rantai tanggung jawab, dan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara. Transparansi bukan berarti mengabaikan kerahasiaan yang sah, melainkan memastikan bahwa kerahasiaan tidak menjadi perlindungan bagi tindakan yang melanggar hukum.

Pada akhirnya, ukuran politik yang beradab bukanlah seberapa jauh negara mampu mengawasi lawan, melainkan seberapa kuat kekuasaan bersedia membatasi dirinya. Intelijen diperlukan untuk melindungi negara, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan intelijen. Ketika penyadapan menjadi instrumen permainan kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan juga kepercayaan publik dan martabat demokrasi. Negara yang kuat bukan negara yang mengetahui segala sesuatu tentang warganya, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa kekuasaannya tidak berjalan melampaui hukum.