Peneliti ICW: Kampanye Berbasis Pertemuan Mampu Meminimalisir Biaya Politik Mahal

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengungkapkan metode kampanye berbasis pertemuan menjadi salah satu cara untuk meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia saat ini. Biaya politik yang mahal memiliki keterkaitan dengan potensi korupsi yang dilakukan aktor politik.

Hal tersebut juga bisa dibarengi dengan kedekatan atau bounding antara kandidat politik dengan masyarakat yang lebih terbangun. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk lain atau menggunakan cara politik uang yang dinilai sebagai salah satu faktor mahalnya biaya politik.

Baca juga: DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta Sinergikan Kampanye Konvensional dan Digital

“Sehingga para calon tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” ujar Seira usai memberikan edukasi kepada para kader Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Menurut dia, banyak upaya yang bisa dilakukan dalam meminimalisir mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan mengingat mahalnya biaya politik memiliki keterkaitan yang besar dengan potensi terjadinya korupsi oleh para aktor politik. Ditanya soal opsi pelaksanaan Pemilu daring sebagai satu solusi, hal tersebut menjadi satu langkah namun dalam konteks sebagai alternatif mengurangi banyaknya APK secara fisik.

“Pemilu daring ini kalau kita kontekskan misalkan dengan kampanye di sosial media dan lain sebagainya, tentu itu juga bisa jadi salah satu jalan alternatif. Tapi, jalan alternatif dalam konteks jadi tidak perlu banyak APK yang dipasang secara fisik begitu ya di jalan. Jadi kampanyenya berbasis di media sosial,” ungkap Seira.

Pengurangan APK menjadi satu poin penting dalam mengurangi biaya politik. Sebab, yang paling penting dari sebuah kampanye adalah poin visi misi serta gagasan yang diusung kandidat politik. Hal itu yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan APK yang ternyata menghabiskan biaya sangat mahal tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga, itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” ucapnya.

Menurut Seira, pengurangan APK lewat berbagai cara di atas menjadi satu hal yang disoroti dalam Revisi Undang-Undang Pemilu yang bakal dibahas oleh DPR RI. Di sisi lain, dalam hal ini pihaknya juga bersama dengan CSO lain sudah membuat draf Revisi UU Pemilu versi masyarakat sipil. Selain itu, dalam segi meminimalisir biaya politik, dia juga turut mendorong adanya audit dan pembatasan pengeluaran kampanye. Hal itu dikarenakan aturan yang ada belum sepenuhnya mengatur pembatasan pengeluaran kampanye.

Bahkan, hal itu saat ini hanya baru diatur dalam konteks Pilkada. Namun, masih terlalu besar dan ada kemungkinan untuk setiap calon kepala daerah mengeluarkan biaya politik hingga puluhan miliar untuk kampanye.

“Di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kita bahkan belum punya pembatasan itu. Jadi kami juga mendorong agar pengeluaran kampanye di Pileg dan Pilpres juga bisa dibatasi,” katanya.