ICW Ungkap Cara Tekan Biaya Politik Mahal, Dorong Kampanye Berbasis Pertemuan

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, mengungkapkan bahwa metode kampanye berbasis pertemuan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan mahalnya biaya politik di Indonesia. Tingginya biaya politik dinilai memiliki keterkaitan dengan potensi korupsi yang dilakukan aktor politik.

Menurut Seira, metode tersebut juga dapat membangun kedekatan antara kandidat politik dan masyarakat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap alat peraga kampanye (APK) maupun praktik politik uang dapat dikurangi. Keduanya dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat biaya politik semakin mahal.

“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal, atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” kata Seira kepada kader Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
 

Ia menilai, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal tersebut penting mengingat tingginya biaya politik memiliki keterkaitan erat dengan potensi terjadinya korupsi oleh para aktor politik.

“Jadi, ada banyak hal yang perlu diupayakan. Tapi kita perlu menyepakati bahwa biaya politik yang sangat tinggi ini memang punya keterkaitan yang sangat besar dengan terjadinya korupsi yang dilaksanakan oleh para aktor politik,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai opsi pelaksanaan pemilu daring sebagai salah satu solusi, Seira mengatakan metode tersebut dapat menjadi alternatif, terutama untuk mengurangi penggunaan APK secara fisik.

“Pemilu daring ini kalau kita kontekskan misalkan dengan kampanye di sosial media dan lain sebagainya, tentu itu juga bisa jadi salah satu jalan alternatif. Tapi jalan alternatif dalam konteks jadi tidak perlu banyak APK yang dipasang secara fisik begitu ya di jalan. Jadi kampanyenya berbasis di media sosial,” tutur Seira.

Menurutnya, pengurangan APK menjadi salah satu poin penting dalam menekan biaya politik. Sebab, substansi utama kampanye seharusnya terletak pada visi, misi, dan gagasan yang ditawarkan kandidat kepada masyarakat.

“Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan, APK yang ternyata menghabiskan biaya yang sangat mahal itu tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” bebernya.

Lebih lanjut, Seira menyebut pengurangan penggunaan APK melalui berbagai metode alternatif tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas DPR RI.

Ia mengatakan, ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) yang tergabung dalam Koalisi Pemilu juga telah menyusun draf revisi UU Pemilu versi masyarakat sipil.

“Kami di ICW bersama dengan CSO lain di Koalisi Pemilu itu sudah membuat bahkan draf revisi Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil dan beberapa perubahannya selain yang tadi untuk bisa mengurangi soal APK, metode APK yang dipergunakan dialihfungsikan, dialternatifkan dengan metode lain berbasis pertemuan,” ujar Seira.

Selain itu, untuk menekan biaya politik, Seira juga mendorong adanya audit serta pembatasan pengeluaran kampanye. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengatur pembatasan pengeluaran kampanye.

Ia menjelaskan, pembatasan tersebut baru diatur dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, batas pengeluaran yang ada dinilai masih cukup besar sehingga calon kepala daerah masih berpotensi mengeluarkan biaya kampanye hingga puluhan miliar rupiah.

“Di pemilihan legislatif dan di pemilihan presiden kita bahkan belum punya pembatasan itu. Jadi kami juga mendorong agar pengeluaran kampanye di Pileg dan Pilpres juga bisa dibatasi,” pungkasnya.