KPK Telah Periksa Bupati Bogor terkait Dugaan Korupsi Pemotongan Upah Pungut, Restribusi Daerah dan Pengadaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah memeriksa Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan sejumlah saksi lainnya, pada Kamis (29/10/2026). Rudy diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut dan retribusi daerah hingga pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Hari ini benar ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (29/10/2026).
Baca juga: KPK Panggil Jaro Ade hingga Sekda Terkait Kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah
Budi membenarkan pemeriksaan Rudy tidak dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Bogor bersama sejumlah saksi lain yang tidak diungkap secara rinci.
"Jadi memang pemeriksaan dilakukan di Bogor karena ada sejumlah saksi lain yang juga dilakukan pemeriksaan hari ini," ujar Budi.Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan di Bogor untuk mengefektifkan proses penyidikan. Hal ini mengingat banyaknya saksi yang perlu dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik.
Baca juga: KPK Gelar OTT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
"Agar proses pemeriksaan itu sendiri dapat berjalan secara efektif, karena memang banyak saksi yang butuh untuk dilakukan pendalaman informasinya oleh penyidik," tutup Budi.
Sebagai informasi, pengusutan perkara ini bermula dari kabar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang beredar pada Kamis (20/7/2026). Pada hari yang sama, KPK menepis adanya operasi senyap tersebut.
Namun, KPK kemudian mengumumkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum untuk mengusut perkara tersebut. Hingga kini, KPK belum menetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka.
Dalam proses penyidikan, KPK setidaknya telah menggeledah tiga lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ketiga lokasi tersebut yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
