Palma Pertiwi Makmur Siapkan SPBT dan Energi Desa di Jayapura
Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) Mardianto kunjungan kerja di Kabupaten Jayapura pada 21 hingga 25 Oktober. Kunjungan ini digelar untuk mematangkan rencana kerja sama strategis dengan Pemkab Jayapura dalam mengakselerasi program ketahanan pangan, perkebunan, hingga kedaulatan energi berbasis desa.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mardianto menegaskan pentingnya penyiapan sarana penunjang sebelum sektor pertanian dan perkebunan digerakkan secara masif di daerah. ”Salah satu program unggulan yang paling siap dirilis dalam fase awal ini adalah Program Energi Desa,”katanya. Baca juga:Nyalakan Kemerdekaan: Menjaga Kedaulatan Energi dan Amanat Keadilan
Melalui program ini, PT PPM akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terpadu (SPBT) di wilayah-wilayah kampung/desa di Kabupaten Jayapura. "Sebelum pembangunan pertanian, menurutnya, sarana dan prasarananya harus tersedia terlebih dahulu.
”Tidak mungkin kita jalankan program pertanian tanpa infrastruktur pendukung. Kalau alat-alat pertanian masuk ke desa, mereka butuh bensin dan solar. Nah, sarana pengisian bahan bakar itu yang kita siapkan terlebih dahulu melalui SPBT," katanya, Rabu (21/10/2026).
Untuk tahap awal, PT PPM menyepakati target percontohan sebanyak 10 titik SPBT di Kabupaten Jayapura, dengan koordinasi bersama Kementerian Desa sebagai leading sector. "Target awal nasional kita 10 titik per daerah. Khusus di Jayapura tentu ada penyesuaian teknis melihat kondisi transportasi dan aksesibilitas ke lokasi. Intinya, kita ingin memastikan kedaulatan energi benar-benar hadir di desa. Jika kedaulatan pangan dan energi desa tercapai, kedaulatan Indonesia secara penuh akan terwujud," tegasnya.Bupati Jayapura Yunus Wonda menyambut baik rencana investasi PT PPM. Dia menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan sumber-sumber pendanaan baru demi kemajuan pembangunan di tengah efisiensi anggaran (APBD).
"Di tengah kondisi efisiensi saat ini, kami pemerintah daerah harus kerja keras, proaktif, kreatif, dan inovatif mencari peluang. Menjadi kepala daerah bukan sekadar duduk manis di kantor. Kerja sama dengan PT PPM ini mencakup infrastruktur jalan produksi, pertanian, peternakan, dan perkebunan yang sejalan dengan program ketahanan pangan Bapak Presiden," katanya.
Selain itu, Yunus Wonda juga secara tegas meluruskan isu dan narasi menyesatkan yang sempat beredar terkait kekhawatiran penjualan tanah adat. "Saya tegaskan, kehadiran PT Palma (PPM) bukan untuk mengambil hak-hak ulayat atau menjual tanah rakyat. Itu salah dan keliru besar. Sewaktu saya jadi Wakil Bupati pun, saya orang yang paling tegas melarang penjualan tanah masyarakat. Jadi stop membangun narasi yang mengadu domba. Mari kita bersama-sama bangun daerah ini," tegasnya. Baca juga:MoU Palma Pertiwi Mamur-Pemkab Jayapura Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi
Saat ini, Pemkab Jayapura sedang mengevaluasi dan melengkapi berkas administrasi serta persyaratan teknis dari PT PPM dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Setelah seluruh aspek legalitas, pemetaan lahan, dan syarat administrasi dinyatakan selesai (klir), program kerja sama ini akan diuji coba pada 10 kampung percontohan di Kabupaten Jayapura sebelum dikembangkan secara lebih luas.
