Pemerintah Bidik Penyaluran Kredit Produktif Rp400 Triliun di 2027

Pemerintah Bidik Penyaluran Kredit Produktif Rp400 Triliun di 2027

Ekonomi | sindonews | Minggu, 25 Oktober 2026 - 11:55
share

Pemerintah menargetkan penyaluran kredit produktif senilai Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah memetakan alokasi pembiayaan tersebut ke berbagai sektor agar penyalurannya tepat sasaran dan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

"Jadi nanti kita akan menambahkan lagi (kredit) dan membagi kepada sektornya masing-masing, karena Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending (belanja)," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip pada Minggu (25/10/2026).

Baca Juga:Prabowo Bakal Kucurkan Rp400 Triliun untuk Bantu Petani hingga Warga Kota Golongan MBR

Sebagai pembanding, pemerintah saat ini mengelola program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp300 triliun, serta menyiapkan tambahan alokasi pembiayaan Rp50 triliun untuk sektor perumahan. Pemerintah juga membuka peluang penggunaan skema pembiayaan produktif di luar KUR, termasuk kemungkinan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang mekanismenya masih dibahas.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Penyaluran kredit itu direncanakan menjangkau petani, nelayan, masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, termasuk yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Prabowo memperkirakan program tersebut dapat menjangkau sekitar 100 juta orang apabila jumlah anggota keluarga penerima manfaat turut diperhitungkan. Pemerintah berharap perluasan pembiayaan itu dapat membantu masyarakat memperoleh modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal dan praktik pemberian pinjaman ilegal.

Baca Juga:Airlangga Respon Ancaman Downgrade Bursa Saham RI: MSCI Bukan Satu-satunya Rating

Selain memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyaluran kredit produktif diharapkan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menopang konsumsi domestik. Konsumsi masyarakat selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 terhadap produk domestik bruto (PDB).

Topik Menarik