BP BUMN hingga Kementerian Investasi Bakal di Bawah Bahlil
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi hampir pasti berada di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya. Kementerian Perindustrian juga berpeluang masuk dalam koordinasi tersebut, meski kepastian struktur kelembagaan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
"(Kemenperin) rasa-rasanya ya. Tapi itu baru feeling ya. Kamu tulis, rasa-rasanya dan feeling," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (16/10/2026).
Baca Juga:Batam Blackout Lebih dari 15 Jam, Bahlil: Kena Petir dan Kelelawar
Bahlil menyampaikan hal tersebut seusai menggelar rapat bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Selain BP BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi mencakup Kementerian ESDM. Adapun Kementerian Perindustrian dipertimbangkan karena berperan dalam penyusunan regulasi di sektor industri.Dia mengatakan susunan kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasinya akan ditetapkan melalui Perpres yang saat ini diperkirakan segera rampung. Ia menyebut hasil rapat tersebut memperkuat arah penempatan BP BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.Baca Juga:BBM di Bali Langka, Bahlil: Stok Aman, Terkendala Distribusi
Pembentukan kementerian koordinator baru tersebut berkaitan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat hilirisasi dan transisi energi. Kedua sektor dinilai strategis dalam memperkuat nilai tambah industri, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menjaga ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global membuat agenda hilirisasi serta pengembangan energi bersih semakin penting. Pemerintah menilai kebijakan di kedua bidang tersebut perlu mendukung ketahanan negara, baik dari sisi fiskal maupun perekonomian masyarakat.
