Ketua DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Terima Bantuan Negara Tetangga Atasi Karhutla
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) dari negara-negara sahabat.
Karhutla yang melanda beberapa daerah merupakan bencana ekologis yang kemudian berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas hingga ke kawasan.
Baca juga: Karhutla: Bencana Alam Atau Kejahatan Terstruktur
"Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana Karhutla. Kita patut bersyukur banyak daerah terdampak yang perlahan mulai pulih," ujar Sultan, Selasa (13/10/2026).
Kasus Keracunan MBG Berujung Pidana? Tenaga Ahli Bakom: Kami Serahkan kepada Aparat Penegak Hukum
Menurut dia, masih terdapat titik api karhutla di beberapa daerah Sumatera dan Kalimantan yang harus terus ditangani secara intensif. "Bagi kami, karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El-Nino. Karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," katanya.Sultan meyakini pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan niat baik atau tawaran negara tetangga yang ingin membantu dalam isu karhutla. Tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.
"Pemerintah dengan sumber daya yang ada masih cukup mampu menangani peristiwa karhutla. Namun, jika dibutuhkan bantuan dari negara-negara sahabat terutama ASEAN akan diterima oleh pemerintah," sambungnya.
