GMNI Soroti Karhutla, Bencana Alam, dan Ketimpangan Layanan Dasar

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penanganan bencana alam, hingga desa-desa yang belum menikmati listrik dan internet. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar yang di antaranya merespons kecelakaan beruntun tiga mobil di Jalan Gubernur Syarkawi, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (11/10/2026) pagi.

Kecelakaan itu diduga dipicu kabut asap karhutla dan videonya viral di media sosial. “Asap dari hutan kita sudah merenggut nyawa. Ini bukan lagi soal cuaca, ini soal tata kelola,” kata Sujahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026). Dia menyebut, berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas lahan terbakar Januari–Juli 2026 mencapai 202.004 hektare. Pada 2 Oktober 2026 masih terdeteksi 1.271 titik panas secara nasional.

Baca juga: Prabowo Minta Semua Sumber Daya Dikerahkan untuk Percepat Penanganan Karhutla

Dari sisi penegakan hukum, per 30 September 2026 Polri telah menetapkan 196 tersangka perorangan, 4 tersangka korporasi. Sedangkan 95 korporasi sudah masuk tahap penyelidikan dan penyidikan per 16 September 2026. “Rakyat kecil cepat ditangkap, sementara korporasi yang lahannya terbakar berulang kali masih bebas. Pemerintah harus membuka nama-nama korporasi itu ke publik,” tegas Sujahri. GMNI juga menyoroti kondisi korban gempa M7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Menurut data BNPB per 15 September 2026, sebanyak 46.461 jiwa masih mengungsi dan 103.427 rumah rusak. Dia menambahkan bahwa BNPB juga mencatat 108 korban meninggal di pengungsian per 30 September 2026. Jumlah ini di luar korban yang meninggal langsung akibat guncangan gempa. Sedangkan di Aceh, banjir bandang dan longsor kembali melanda Aceh Tenggara dan Gayo Lues pada 9–11 Oktober 2026. Tanggul Sungai Lawe Bulan jebol, dan jalan nasional Kutacane–Blangkejeren sempat tertutup longsor.

Sementara itu, menurut Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 5 Oktober 2026, hunian tetap bagi korban banjir Sumatera akhir 2025 baru selesai 2.085 dari 57.027 unit yang direncanakan. GMNI juga mencatat ketimpangan layanan dasar yang belum terselesaikan. Menurut data Kementerian ESDM pada 22 September 2026, lebih dari 10.000 desa belum terjangkau listrik. Sedangkan data Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 24 September 2026, sekitar 2.500 desa belum terhubung internet.

Di NTT, Kemendikdasmen mencatat per 14 September 2026 sebanyak 1.960 sekolah masih menjalankan pembelajaran darurat pascagempa. “Pulihkan korban dan penuhi hak dasar warga dulu, sebelum membuka konsesi baru,” kata Sujahri. Sujahri juga mengkritik elite politik yang dinilainya lebih sibuk dengan manuver politik ketimbang persoalan yang dihadapi rakyat. Menurutnya, ruang publik justru dipenuhi perebutan posisi dan polemik yang tidak substantif, sementara bencana terjadi bersamaan di berbagai daerah. “Hari ini rakyat di Kalimantan menghirup asap, warga Aceh kembali diterjang banjir bandang, dan pengungsi di Flores masih tidur di tenda. Di saat seperti ini, elite politik semestinya berhenti sibuk dengan urusan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Kami mengajak seluruh pemimpin, di pusat maupun daerah, untuk mengembalikan fokus pada keselamatan warga. Politik yang bermartabat adalah politik yang hadir saat rakyat tertimpa bencana,” ujar Sujahri. Atas kondisi tersebut, DPP GMNI menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, pertama mendesak pemerintah Membuka ke publik nama 95 korporasi yang sedang diselidiki terkait Karhutla, serta mencabut izin badan usaha yang lahannya terbakar berulang. Kedua meminta pemerintah menjamin layanan kesehatan dan sekolah darurat yang layak di pengungsian NTT, agar tidak ada lagi korban meninggal di pengungsian.

"Ketiga, kami mendesak Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap serta perbaikan tanggul dan jalan di Aceh Tenggara dan Gayo Lues menjelang puncak musim hujan dan terakhir (keempat) meminta pemerintah Menyusun satu data terbuka per desa mengenai bencana, listrik, internet, dan pendidikan sebagai dasar anggaran berbasis risiko," pungkasnya.