Kinerja Wamen Sektor Ekonomi Dinilai Mampu Dorong Citra Positif Pemerintah

Lembaga riset independen EVIDENT Institute Indonesia merilis hasil kajian terhadap 63 wakil menteri dan wakil kepala badan Kabinet Merah Putih periode 3 September 2025–3 September 2026. Kajian itu menyoroti peran strategis mereka dalam membangun citra kinerja lembaga, sekaligus menegaskan bahwa volume pemberitaan bukan indikator utama kinerja pejabat publik.

“Dalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para Wamen dan Waka Badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial,” tutur Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo, dikutip pada Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:Harga Pertamax Tetap Rp15.950 per Liter, Wamen ESDM: Saya Cek Lagi

Ivan menjelaskan, reaksi penilaian oleh media dan masyarakat tidak selalu positif karena tindakan negatif individu pejabat dapat memengaruhi citra lembaga. Dalam konteks Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja baik yang telah dicapai para wakil menteri kerap tenggelam di tengah dominasi pemberitaan negatif yang lebih menarik perhatian publik.

Dari 63 tokoh yang dikaji, Evident menyoroti dua nama dengan portofolio vital, yaitu Todotua Pasaribu (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM) dan Angga Raka Prabowo (Wakil Menteri Komunikasi dan Digital). Todotua dinilai merepresentasikan capaian terukur di sektor ekonomi, sementara Angga Raka berperan dalam menjembatani komunikasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Todotua Pasaribu mencatat capaian institusional signifikan, termasuk realisasi investasi nasional 2025 yang melampaui target Presiden hingga Rp1.931 triliun, dengan pertumbuhan hilirisasi mencapai 43,3 persen. Ia juga memimpin penerapan skema “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mempercepat perizinan usaha, sejalan dengan target pemerintah menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru.

Sementara Angga Raka Prabowo memegang peran sentral dalam penguatan komunikasi kebijakan pemerintah, termasuk saat memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sejak 17 September 2025 hingga 27 April 2026. Selama menjabat Wakil Menteri Komdigi, ia turut mendorong perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, percepatan transformasi digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan publik.

Kajian ini juga menyoroti Wakil Menteri Budaya Giring Ganesha, yang mendampingi Menteri Fadli Zon. Di bawah kepemimpinan mereka, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 mencapai 59,98, melampaui target 58,39, dengan kenaikan tertinggi pada dimensi ketahanan sosial budaya. Giring juga aktif menyuarakan budaya sebagai sumber inspirasi kreativitas generasi muda melalui platform digital.

Baca Juga:Profil Irwan Meilano, Guru Besar dan Wakil Rektor ITB yang Dilantik Jadi Wamen KKPEvident Institute menemukan bahwa volume pemberitaan tinggi tidak selalu mencerminkan citra publik yang baik. Sebagai contoh, Ossy Dermawan (Wamen ATR/Wakil Kepala BPN) mencatat volume tertinggi dengan 6.108 sebutan, namun seratus persen berasal dari kanal kementerian sendiri dalam pola yang disebut “Ilusi Megafon”.

Sebaliknya, Taufik Hidayat (Wamen Pemuda dan Olahraga) memimpin popularitas organik murni dengan 1.677 sebutan tanpa bantuan kanal pribadi, diikuti Todotua Pasaribu dengan 1.048 sebutan organik. Di sisi lain, Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji dan Umrah) banyak dibicarakan (1.810 sebutan), namun 57,2 persen di antaranya bernada negatif.

Sebagai rekomendasi, Evident Institute mengusulkan tiga langkah utama: memperkuat pengawasan internal pada lembaga baru yang menjalankan program prioritas nasional, memperbarui basis data pemantauan secara berkala mengikuti dinamika reshuffle kabinet, serta memahami bahwa peringkat volume pemberitaan hanyalah indikator popularitas, bukan kinerja. “Jumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,” pungkas Ivan