Ini 12 Catatan yang Mendesak Terealisasi Pasca-Reshuffle Kabinet

Ukuran keberhasilan reshuffle kabinet tidak semata-mata terletak pada siapa yang menduduki posisi tertentu, melainkan pada sejauh mana perubahan tersebut mampu menghasilkan perbaikan kinerja pemerintahan, koordinasi lintas sektor, kepastian kebijakan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Visi besar pemerintahan melalui Asta Cita perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dievaluasi secara terbuka.

Pradipa Institute menyampaikan sejumlah catatan dan harapan terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Kamis (1/10/2026). Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan. Kabinet baru perlu memperkuat koordinasi antarkementerian dan mengurangi tumpang tindih kebijakan. "Setiap kementerian harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang realistis, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," kata Deputi Direktur Pradipa Institute, Agus Surono di Jakarta. Baca juga: Daftar Lengkap Menteri, Kapolri, hingga Wamen yang Dilantik Prabowo

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut Agus, kebijakan ekonomi perlu memberikan perhatian terhadap industri nasional, UMKM, investasi produktif, peningkatan daya saing, serta penciptaan pekerjaan yang layak. "Pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Ketiga, hilirisasi dan industrialisasi perlu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Dikatakan Agus, agenda hilirisasi hendaknya tidak berhenti pada peningkatan investasi dan ekspor komoditas, tetapi dilanjutkan dengan penguatan teknologi, kapasitas industri nasional, kualitas tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha domestik.

Keempat, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama. Upaya mencapai ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dari produksi, irigasi, pupuk, benih, distribusi, hingga kepastian harga dan kesejahteraan petani. "Produksi pangan nasional harus diperkuat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat," jelasnya.Kelima, reformasi sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia perlu dipercepat. Agus mengatakan, pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, akses yang lebih merata, pendidikan vokasi, serta keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. "Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila disertai peningkatan kualitas manusia," tegasnya.

Keenam, sektor kesehatan membutuhkan penguatan layanan dasar dan pemerataan akses. Pemerintah perlu memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, memperkuat layanan primer, ketersediaan tenaga kesehatan, serta membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh menghadapi berbagai risiko kesehatan.

Ketujuh, pembangunan infrastruktur harus semakin berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektivitas, produktivitas daerah, pemerataan pembangunan, serta kemampuan fiskal negara. Infrastruktur hendaknya menjadi instrumen untuk membuka akses dan kesempatan ekonomi, bukan sekadar mengejar capaian fisik.

Kedelapan, transformasi digital dan pengembangan teknologi nasional perlu mendapat perhatian lebih besar. Indonesia membutuhkan ekosistem digital yang aman, inklusif, inovatif, dan mampu meningkatkan produktivitas. "Pemerintah juga perlu memperkuat talenta digital, riset, kecerdasan artifisial, serta kapasitas teknologi nasional," ujarnya.

Kesembilan, agenda energi dan transisi energi harus dijalankan secara realistis dan berkelanjutan. Ketahanan energi perlu berjalan bersama dengan diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak perubahan kebijakan energi.Kesepuluh, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi fondasi pemerintahan. Menurut Agus, kepastian hukum, independensi institusi penegak hukum, transparansi, serta pencegahan korupsi merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kesebelas, pembangunan daerah dan pemerataan perlu menjadi bagian integral dari agenda nasional. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian nasional secara agregat. "Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, perdesaan, kawasan perbatasan, dan Indonesia bagian timur," tuturnya.

Kedua belas, perlindungan sosial perlu semakin tepat sasaran. Program perlindungan sosial harus mampu menjaga masyarakat rentan sekaligus mendorong mobilitas sosial. "Akurasi data, integrasi program, transparansi, dan evaluasi dampak menjadi hal penting agar anggaran negara memberikan manfaat yang optimal," terangnya. Baca juga:Gubernur BI: Ekonomi Indonesia Tergerus 0,1 Tiap Suku Bunga Naik 25 Bps

Pradipa Institute menekankan bahwa reshuffle merupakan instrumen untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan. Agus berharap seluruh jajaran kabinet dapat bekerja dengan orientasi pada hasil, mengedepankan kepentingan publik, membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan dunia usaha, serta memastikan setiap program pemerintah memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

"Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional perlu diwujudkan melalui kerja pemerintahan yang konkret, ekonomi yang produktif, sumber daya manusia yang berkualitas, hukum yang memberikan kepastian, pelayanan publik yang efektif, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat," pungkasnya.