Optimalisasi Data Daerah oleh Kemendagri Dorong Kebijakan Terukur

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas kontribusi dan komitmennya dalam mengoptimalkan pemanfaatan data statistik untuk pembinaan, pengawasan, dan perencanaan pembangunan daerah. BPS menilai Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, berhasil mengintegrasikan data statistik acuan dalam perumusan kebijakan publik yang terukur di tingkat pusat hingga daerah.

Salah satu bentuk implementasi konkret sinergi Kemendagri dan BPS adalah pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan. Data ini menjadi instrumen utama Kemendagri dalam memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan laju inflasi daerah secara real time dan presisi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya data-driven policy. Penganugerahan ini mendapat apresiasi positif dari kalangan akademisi dan ahli kebijakan publik.

Baca juga: Terungkap Status Manajer Kopdes: Kontrak 2 Tahun di Bawah Agrinas

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menilai pemanfaatan data BPS yang valid dan tepercaya oleh Kemendagri membuat setiap kalkulasi kebijakan pemerintah menjadi terukur, tepat sasaran, dan akurat.

“Integrasi data BPS membuat perencanaan kebijakan di daerah terencana. Penganugerahan dari BPS ini harus menjadi pemantik sekaligus bahan evaluasi agar pemerintah daerah terus terdorong menyajikan data yang akurat, riil, dan realistis di lapangan,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Pengamat Kebijakan Sosial Ferdy S. Nggao menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar menjadikan data sebagai pemenuhan administrasi laporan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan publik.

“Pendekatan berbasis data sangat penting agar pemerintah daerah mengambil kebijakan berdasarkan kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar asumsi. Ketika data digunakan secara konsisten mulai dari perencanaan hingga evaluasi, anggaran dan program pembangunan dapat dialokasikan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Ferdy

Lebih lanjut, Ferdy menambahkan tiga aspek kunci yang perlu diperkuat ke depan, yaitu integrasi data antarlembaga, peningkatan kapasitas analisis aparatur daerah, serta konsistensi keakuratan data demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.