Kejahatan Siber Makin Ganas, Indonesia Rugi Rp111 Triliun di 2026

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia berpotensi menyentuh angka USD6,2 miliar atau setara Rp111 triliun pada 2026. Besarnya potensi ancaman ini memicu bank sentral memperketat sistem keamanan serta memperkuat literasi dan perlindungan konsumen di tengah masifnya digitalisasi nasional.

“Pada tahun 2026 saja, diperkirakan kerugian karena serangan cyber di Indonesia itu mencapai sekitar USD6,2 miliar,” kata Gubernur BI Destry Damayanti mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam pembukaan acara FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:99 Persen Fraud Perbankan Berawal dari Rekayasa Sosial, Bukan Retasan Sistem

Destry mengungkapkan bahwa eskalasi risiko kejahatan siber, fraud, hingga scam merangkak naik seiring dengan pesatnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di ekosistem keuangan. “Pesatnya perkembangan AI saat ini juga meningkatkan risiko kejahatan siber, fraud, dan scam,” lanjutnya.

Menurut Destry, digitalisasi memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak ekonomi, namun kompleksitas ancaman siber yang kian canggih menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. “Digitalisasi menjadi salah satu alat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Namun, kita juga harus memahami bahwa digitalisasi yang terus tumbuh selalu disertai berbagai risiko yang perlu dipahami bersama,” ujarnya.

Merespons tingginya angka potensi kerugian tersebut, BI menegaskan komitmennya untuk mengencangkan sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian/lembaga, serta pelaku industri demi menjaga keandalan infrastruktur pembayaran nasional. “Menjadi tugas kami untuk menciptakan sistem pembayaran beserta ekosistemnya yang andal, aman, dan dapat dipercaya,” tegas Destry.Di luar aspek mitigasi risiko, Destry menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang aman memiliki spektrum manfaat yang luas bagi perekonomian domestik, termasuk menopang efisiensi jalur distribusi logistik dan pengendalian inflasi daerah. “Menangani inflasi pun menggunakan digitalisasi. Kehadiran digital, e-commerce, dan logistik juga membantu mengurangi tekanan inflasi di daerah,” ungkapnya.

Baca Juga:Polri Tangkap Buronan Kasus Online Scam Paling Dicari Asal China

Destry menilai, menjaga integritas keamanan digital merupakan syarat mutlak agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap berdaya tahan di tengah ketidakpastian global. Akselerasi digital yang aman dipastikan akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

BI akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk membangun ekosistem digital yang resilien, termasuk melalui peningkatan kapasitas deteksi dini, respons insiden, dan edukasi publik. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi kerugian sekaligus memaksimalkan manfaat digitalisasi bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.