3 ASN Dinas Pertanian Tewas Ditembak KKB, Pengamat Militer Dorong Evaluasi Otsus

Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Terkait peristiwa tersebut, pemerintah diminta mengevaluasi otonomi khusus (Otsus) dan melakukan proyeksi ancaman.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, dari sudut pandang intelijen ada beberapa hal yang harus menjadi atensi. Pertama, kondisi terkini Papua jauh lebih rumit karena jumlah aktor konflik makin banyak dengan multi kepentingan.

Baca juga: Polisi Buru 2 Anak Buah Egianus Kogoya Pelaku Penembakan 3 ASN hingga Tewas di Jayawijaya

"Sementara pendekatan dan pola kerja Pemerintah masih sama. Tidak mungkin mengharapkan hasil berbeda dengan pendekatan yang sama karena itu tidak sesuai lagi dengan kondisi spesifik di Papua," ujar Nuning, panggilan akrabnya Sabtu (12/9/2026).

Kedua, perlu pembahasan dan kebijakan yang tepat menghadapi kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang dianggap sama dengan Otsus tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).

Ketiga, banyak pihak yang terlibat bukan hanya politisi. Kalau dari aspek perdagangan, karena ada supply dan demand yang menguntungkan khususnya jual beli senjata.

Baca juga: KKB Nduga Diduga Dalang Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya"Bisnis ilegal seperti ini masih akan berlangsung terus. Dampaknya konflik juga akan berlanjut. Meskipun “KKB” juga merampas senjata ketika menyerang pos-pos aparat keamanan," ucap mantan anggota Komisi l DPR ini.

Keempat, konflik di Papua menyangkut persoalan distrust and conflict. Menurut Nuning, tidak mudah buat pemerintah percaya ke Papua, sebaliknya juga pihak OPM sulit percaya ke Pemerintah. Kelima, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI.

"Keenam, pemerintah harus cari jalan keluar yang bijak menghadapi kenyataan Infrastruktur (konektivitas) mengubah pola hidup, namun tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat Papua mengenai cara beradaptasi terhadap modernisasi," katanya. Ketujuh, dari sisi sosial dan ekonomi, kata Nuning, SDM Papua belum mengisi pasar kerja dan tidak bisa bersaing secara terbuka dengan para pendatang/non-Papua.

Sementara itu hubungan asimetris antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku ekonomi, bisnis, investor, masyarakat adat dipandang belum sampai pada tahap mutual benefit.

"Pekerjaan rumah Pemerintah menyusun strategi jangka panjang berdasarkan pemahaman untuk mengatasi sumber kekerasan dan ketidakadilan di Papua. Sebuah keniscayaan mengevaluasi otsus secara menyeluruh sesuai dengan kondisi riil Papua dan proyeksi ancaman," ucapnya.