Digitalisasi Bansos Diluncurkan Oktober, Luhut: Hemat Anggaran Rp1.200 Triliun

Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan menargetkan 80 persen prosesnya rampung pada Oktober 2026. Sistem tersebut direncanakan mulai diluncurkan pada pekan ketiga Oktober dengan sasaran sekitar 50 juta penduduk miskin.

"Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 ini sudah selesai," ujar Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:Anaknya Masuk Desil 7, Purbaya Siap Uji Ulang Sampel Data BPS

Luhut mengatakan salah satu tantangan dalam percepatan digitalisasi bansos adalah penataan data penerima berdasarkan desil. Meski demikian, pemerintah terus melakukan koordinasi agar persoalan tersebut dapat dikurangi sebelum sistem diluncurkan.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," katanya.

Selain digitalisasi bansos, pemerintah berencana membentuk Gerakan Nasional Perlinsos untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi justru tidak mendapatkannya.Luhut menuturkan Presiden juga mengarahkan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Melalui skema tersebut, bantuan diharapkan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat sehingga pemerintah secara bertahap tidak lagi mengandalkan pemberian subsidi dalam bentuk produk.

"50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah," ujar Luhut.

Baca Juga: Anggota DPR Masuk Data Desil 4, Eva: Saya Tak Pernah Terima PKH

Menurut Luhut, digitalisasi bansos juga dapat menciptakan mekanisme penyaluran yang lebih transparan dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan penerima. Sistem berbasis ekosistem digital tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.