Inggris Terapkan Sanksi Larangan Impor Barang dari Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Dengan alasan adanya "pembersihan etnis terhadap warga Palestina," Inggris akan memberlakukan larangan perdagangan atas barang-barang dari permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada hari Selasa (8/9/2026).

Dalam pernyataan kepada para anggota parlemen di House of Commons, Ed Miliband mengatakan hari ini menandai "awal dari pendekatan baru" terhadap Israel, seraya mengumumkan Inggris akan menerapkan larangan impor barang-barang dari permukiman ilegal.

"Regulasi yang saya umumkan hari ini akan mulai berlaku dalam waktu enam hingga sembilan bulan, dan kami juga akan mengambil langkah-langkah yang lebih segera," ujarnya.

Langkah-langkah hari ini "menyampaikan pesan yang jelas" kepada pemerintah Israel, kepada warga Palestina di Wilayah Pendudukan, dan kepada dunia bahwa "kami tidak akan membiarkan hancurnya solusi dua negara," katanya.

Namun, ia menegaskan rezim sanksi ini akan menyasar permukiman ilegal dan perluasan permukiman, bukan Israel itu sendiri.

Ia menambahkan bahwa karena alasan inilah ia menentang gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) "sepenuh hati."

Selain kebijakan resmi negara Israel, "terorisme oleh pemukim [ilegal] juga merajalela," ujarnya.Dia menambahkan bahwa Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap kelompok pemukim ekstremis lainnya di Tepi Barat "yang telah mendukung atau menghasut tindakan kekerasan" terhadap warga Palestina.

Miliband menegaskan pihak-pihak yang mendanai atau memfasilitasi permukiman ilegal di Tepi Barat "akan menghadapi sanksi penuh dari Inggris."

Ia melanjutkan dengan mengatakan Inggris akan mengambil tindakan terhadap "perusahaan dan individu tertentu" yang menyediakan layanan dan pendanaan bagi perluasan permukiman ilegal Israel.

"Saya juga dapat mengumumkan bahwa kami memperluas rezim hak asasi manusia global yang ada saat ini, sehingga memungkinkan tindakan yang lebih cepat untuk mencegah perluasan permukiman, termasuk—yang sangat penting—upaya untuk menghentikan pembangunan di kawasan E1," kata Menteri Luar Negeri tersebut.

Larangan akan Tetap Berlaku selama Pendudukan Masih Berlangsung

Miliband mengatakan pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat "pembersihan etnis terhadap warga Palestina" di Tepi Barat yang diduduki, yang dilakukan oleh "pemukim teroris" Israel.

Dalam pidatonya, ia juga menegaskan penangguhan 30 izin ekspor senjata Inggris ke Israel yang saat ini berlaku akan tetap dipertahankan "sepenuhnya," seraya menambahkan Inggris akan menolak semua permohonan izin ekspor senjata dan barang lainnya yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan—yang pada dasarnya merupakan mekanisme pengamanan ganda terhadap penjualan senjata."Ini berarti larangan ekspor semacam itu akan tetap berlaku selama pendudukan masih berlangsung," tegas Miliband.

Menteri Luar Negeri tersebut juga mendesak Israel mencabut penahanan pendapatan pajak, seraya menyatakan langkah tersebut secara finansial "melumpuhkan penyediaan layanan penting di Tepi Barat."

Terkait Gaza, ia menyebut adanya "bukti yang semakin kuat bahwa kejahatan perang tampaknya telah terjadi" di Jalur Gaza, serta menambahkan Inggris mendukung proses hukum untuk memastikan hal tersebut.

Ia mengatakan serangan tanggal 7 Oktober 2023 "tidak dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza," seraya mencatat lebih dari 70.000 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak saat itu, termasuk "setidaknya 20.000... anak-anak."

Miliband juga mengatakan Inggris telah menetapkan status khusus terhadap Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dan menyatakan pemerintah "akan mengambil langkah lebih lanjut hari ini terkait kelompok-kelompok proksi Iran."

"Jadi, hari ini saya juga dapat mengumumkan bahwa kami menjatuhkan sanksi terhadap lembaga keuangan Hizbullah Lebanon, Al-Qard Al-Hassan," tambahnya.Miliband juga menyatakan ia "bangga dengan identitas Yahudi saya dan teguh" dalam dukungannya terhadap negara Israel.

Ia menambahkan, "Sama sekali tidak ada pertentangan antara hal tersebut dan dukungan saya terhadap negara Palestina. Justru sebaliknya."

Miliband mengatakan mereka patut bangga karena pemerintahan Partai Buruh-lah yang mengambil "langkah bersejarah" dengan mengakui negara Palestina.

Ia menambahkan, "Namun, Perdana Menteri (Andy Burnham) benar saat mengatakan pemerintahan Partai Buruh belum berbuat cukup banyak dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi."

Duta Besar Palestina Menyambut Baik Pengumuman Bersejarah Inggris

Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menyambut baik pengumuman Miliband dan menyebut langkah-langkah baru tersebut sebagai sesuatu yang "bersejarah."

"Hari ini menandai titik balik dalam hubungan Inggris-Palestina—dari pengakuan menuju tindakan, dari kecaman menuju konsekuensi nyata," ujarnya. Menyebutkan bahwa pengumuman ini muncul setahun setelah Inggris mengakui negara Palestina, Zomlot mengatakan hal itu mencerminkan kesinambungan tujuan, bukan sekadar tujuan akhir itu sendiri.

"Pengakuan tidak akan bermakna jika wilayah negara yang diakui tersebut secara bersamaan direbut dari rakyatnya di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," tambahnya.

Langkah baru Inggris ini menyusul rencana Israel membangun 1.200 rumah baru di wilayah pendudukan—langkah yang memicu kecaman luas dari komunitas internasional, mengingat seluruh permukiman di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional.

Perdana Menteri Inggris baru-baru ini menjanjikan "langkah-langkah komprehensif" sebagai tanggapan atas perluasan permukiman ilegal tersebut.

Data PBB menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak pendudukan Israel telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Baca juga: Netanyahu Sudah Tahu Rencana Serangan Hamas pada 7 Oktober Beberapa Hari Sebelumnya