Otoritas Iran berulang kali mengumumkan penangkapan dan bentrokan dengan sel-sel bersenjata kecil di dalam negeri, atau pertempuran kecil dengan kelompok bersenjata di sepanjang perbatasan darat, khususnya menjelang dan selama perang dengan Israel dan Amerika Serikat.

Mereka berupaya membingkai perang tersebut sebagai perjuangan demi keamanan nasional sembari mengirimkan pesan mengenai kendali dan efek gentar kepada khalayak di dalam maupun luar negeri.

Tak Mampu Ditaklukkan AS dan Israel, Mungkinkah Pemberontakan Domestik Mampu Gulingkan Mojtaba?

1. Gerakan Pro-Monarki Kembali Bangkit

Dalam salah satu kejadian terbaru, media pemerintah pada hari Minggu menyatakan bahwa anggota jaringan yang terdiri dari delapan orang—yang diduga berafiliasi dengan kelompok "anti-revolusioner" dan "pro-monarki"—telah ditangkap. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di provinsi Fars, wilayah selatan Iran, menuduh mereka yang ditangkap menggunakan bom molotov dan membakar ban selama protes nasional pada bulan Januari.

Para pemimpin Republik Islam Iran dalam beberapa pekan terakhir juga menyatakan kekhawatiran akan potensi protes lanjutan seiring meningkatnya ketidakpuasan publik di tengah memburuknya kondisi ekonomi.

2. Gerakan Pro-Monarki Belum Terorganisir

Selama protes di Iran pada bulan Januari dan di media sosial, sejumlah warga Iran menyatakan dukungan bagi kembalinya sistem monarki negara tersebut, yang digulingkan dalam revolusi Islam tahun 1979.

Reza Pahlavi—putra dari Shah terakhir Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yang kini tinggal di luar negeri—telah menjadi tokoh penentang utama pemerintah Iran; pada bulan Januari, ia menyerukan warga Iran untuk bergabung dalam aksi mogok dan protes nasional. Ribuan orang diperkirakan tewas dalam kerusuhan tersebut.

Namun, meskipun ada kejadian di mana seruan dukungan bagi Pahlavi diteriakkan di Iran, saat ini tidak ada kelompok bersenjata pro-monarki terorganisir berskala besar yang beroperasi di dalam negeri.Selain itu, meskipun berbagai demonstrasi nasional telah melanda Iran dalam beberapa tahun terakhir, aksi-aksi tersebut sebagian besar dipicu oleh keluhan ekonomi dan penindakan keras di dalam negeri, bukan oleh dukungan terhadap monarki. Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka membahas tujuan untuk menggulingkan negara Iran pada bulan-bulan awal perang yang dimulai pada akhir Februari tersebut. Seruan agar sistem monarki menggantikan Republik Islam telah mengemuka secara khusus dalam berbagai unjuk rasa di luar Iran.

Sejak saat itu, pemerintah Iran telah mengumumkan penangkapan sejumlah besar orang yang mereka sebut sebagai pendukung monarki.

Penangkapan tersebut mencakup 111 kelompok yang disebut sebagai "sel monarkis" di 26 provinsi, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Intelijen pada tanggal 18 Maret.

Pihak berwenang Iran menganggap unjuk rasa bulan Januari sebagai sebuah "kudeta" yang didalangi oleh agen-agen bersenjata dari AS dan Israel, termasuk kelompok pro-monarki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional telah mengecam aparat negara atas "kebrutalan" yang ditunjukkan selama tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.

Pihak peradilan telah mengeksekusi puluhan tahanan sejak dimulainya perang, termasuk beberapa orang yang ikut berunjuk rasa pada bulan Januari. Banyak mahasiswa, seniman, pelaku bisnis, jurnalis, tenaga kesehatan, dan pihak lainnya juga telah ditangkap dalam beberapa bulan terakhir karena tindakan yang dianggap oleh pihak berwenang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

3. Pemberontak Kurdi Jadi Ancaman Terbesar

Pejuang Kurdi yang aktif di dekat perbatasan barat Iran dengan Irak merupakan ancaman bersenjata non-negara terbesar bagi negara tersebut.Sejumlah kelompok, yang ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh pihak berwenang Iran, telah bermarkas di wilayah Kurdi yang semi-otonom di Irak utara selama bertahun-tahun.

Pasukan militer Iran telah menyerang pangkalan-pangkalan yang dioperasikan oleh kelompok-kelompok ini di Irak dalam beberapa tahun terakhir, sembari mengupayakan kesepakatan keamanan dengan pemerintah Irak untuk membendung mereka.

Pada awal perang tahun ini, kelompok bersenjata Kurdi sempat dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump untuk memimpin operasi darat terbatas di Iran bagian barat guna melengkapi serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh jet tempur serta kapal perang AS dan Israel.

Kantor berita Reuters melaporkan pada awal Maret bahwa sekitar 5.000 hingga 8.000 pejuang Kurdi Iran—yang berasal dari kelompok-kelompok seperti Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (PJAK), Partai Demokrat Kurdistan Iran (PDKI), dan Partai Kebebasan Kurdistan (PAK)—sedang bersiap untuk kemungkinan operasi lintas batas dan telah mengadakan diskusi dengan perwakilan AS serta Israel.

Namun, kelompok-kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka kekurangan persenjataan yang memadai dan tidak menerima sinyal yang jelas dari Washington untuk memulai operasi tersebut. Rencana itu tidak jadi dilaksanakan, dan pada bulan April, IRGC telah mengirimkan lebih banyak pasukan ke provinsi-provinsi perbatasan.

4. AS Pasok Senjata buat Pemberontak Kurdi

Trump kemudian berulang kali mengklaim bahwa ia telah memasok senjata kepada pasukan Kurdi, namun mereka menyimpan senjata-senjata tersebut untuk diri mereka sendiri.Selain pasukan Kurdi, wilayah perbatasan tenggara Iran—yang warganya merasa terpinggirkan dan kerap dilanda pergolakan—juga menjadi basis bagi pejuang separatis Baloch.

5. Pemberontak Baloch Terus Sebar Ancaman

Pada akhir Agustus, aparat keamanan menyatakan telah melumpuhkan sebuah sel kelompok Jaish al-Adl, kelompok bersenjata Baloch yang paling terkemuka. Dilaporkan bahwa satu pejuang pemberontak tewas, enam orang ditangkap, serta senapan, peluncur granat, dan bahan peledak berhasil disita. Namun, serangan sporadis dari kelompok tersebut terus terjadi, yang sesekali menewaskan petugas kepolisian dan tokoh-tokoh IRGC.

Otoritas Iran menyatakan akan terus memperketat pengawasan perbatasan guna membatasi ancaman dari kelompok bersenjata di tengah situasi perang.

6. Militan Etnis Raih Dukungan Global

Alex Vatanka, seorang peneliti senior di Middle East Institute yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa dukungan eksternal bagi kelompok pemberontak Kurdi dan Baloch dapat meningkatkan tantangan keamanan yang dihadapi pemerintah.

"Pemerintah Iran mungkin memandang setiap tanda peningkatan dukungan eksternal bagi kelompok militan etnis sebagai ancaman eksistensial kali ini, mengingat situasi perang yang sedang berlangsung," ujarnya kepada Al Jazeera.

"Menurut saya, kelompok militan etnis hanya akan menjadi faktor penentu [dalam perang] jika mereka menjadi bagian dari upaya lebih luas yang didanai pihak luar untuk menekan rezim di Teheran—sebuah skenario yang sudah diantisipasi oleh Republik Islam dan disebutnya sebagai kampanye perang hibrida yang dipimpin asing," tambah Vatanka.

Sementara itu, Trita Parsi, salah satu pendiri Quincy Institute, mengatakan bahwa meskipun milisi separatis tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi pemerintah, mereka "bisa menjadi masalah besar bagi Teheran jika perang dengan AS memanas setelah pemilu sela dan AS memutuskan, misalnya, untuk mengerahkan pasukan darat.""Jika Trump memutuskan untuk mengambil risiko militer setelah pemilu sela—risiko yang sebelumnya ia hindari, seperti pengerahan pasukan darat—maka sangat mungkin AS akan berupaya memanfaatkan milisi bersenjata di dalam negeri tersebut," tambah Parsi.

7. AS Dorong Pemberontak Gulingkan Mojtaba

Selama unjuk rasa bulan Januari, Trump dan pejabat AS lainnya mendukung para pengunjuk rasa Iran dan menyatakan bahwa mereka harus terus bergerak dengan tujuan menggulingkan Republik Islam.

Retorika serupa dari Washington terus terdengar sejak awal perang.

Pekan lalu, Trump membahas kemungkinan bahwa tekanan akibat perang, sanksi, dan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan di selatan Iran pada akhirnya dapat memicu pemberontakan internal, atau bahkan keruntuhan rezim yang berkuasa.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan tekanan tersebut dapat mendorong rakyat Iran untuk kembali turun ke jalan, atau bahkan menimbulkan perpecahan di dalam tubuh IRGC.

"Mungkin rakyat akan bangkit melawan," ujarnya. “Terjadi inflasi 100 persen, antrean panjang, militer tidak menerima gaji, [dan] gubernur bank sentral panik pekan lalu.”