Boni Hargens Sebut Kapolri Sukses Jalankan Society Policing
Pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan agenda society policing yang dijalankan institusi Polri. Penilaian ini disampaikan oleh analis politik dan hukum Boni Hargens.
Menurut Boni, hal ini memiliki signifikansi yang melampaui sekadar penghargaan seremonial. Boni mengatakan, status anggota kehormatan yang diberikan KSBSI kepada Kapolri memantulkan makna ganda yang saling memperkuat. Di satu sisi, pengangkatan ini bukan sekadar simbol, melainkan (di lain sisi) cerminan dari relasi yang telah terbangun secara struktural antara Polri dan elemen masyarakat sipil. Makna pertama adalah adanya apresiasi dari kelompok buruh. "Pengangkatan ini merupakan bentuk apresiasi konkret dari serikat buruh terhadap kinerja kepolisian dalam membangun koordinasi dan kolaborasi strategis dengan kelompok masyarakat sipil. Hal ini menandai pengakuan bahwa Polri telah hadir sebagai mitra, bukan sekadar aparat penegak hukum yang berjarak dari rakyat," ujar Boni di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Baca Juga: Kapolri Jadi Anggota Kehormatan KSBSI, Pengamat: Kepercayaan Buruh Kehormatan bagi Polri
Makna kedua, lanjut Boni, menyiratkan keberhasilan society policing. Pengangkatan tersebut membuktikan bahwa Polri berhasil mewujudkan agenda society policing, yakni upaya merangkul masyarakat sipil dan bergandengan tangan dalam menjamin stabilitas sosial, keamanan, serta ketertiban umum.
"Hal ini adalah pencapaian institusional yang menunjukkan transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif. Kedua makna tersebut mencerminkan harmoni sosial yang berpotensi menopang stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis," ujar Boni.Boni menegaskan bahwa keberhasilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan agenda society policing pada akhirnya menjadikan Polri sebagai sahabat sejati masyarakat. Ini adalah perubahan paradigma yang fundamental: dari institusi yang semata-mata berfungsi sebagai penegak hukum, Polri kini bertransformasi menjadi katalisator stabilitas sosial yang berakar dalam kepercayaan publik.
"Dengan dinamika ini, Polri mampu memastikan bahwa setiap gerakan sosial, termasuk aksi buruh dan demonstrasi sipil lainnya, dipahami sebagai ekspresi kebebasan dalam demokrasi, bukan ancaman terhadap pemerintahan. Peran ini sangat krusial dalam menjaga iklim politik yang kondusif."
Boni menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu cemas terhadap kemungkinan social uprising. Polri yang telah membangun kepercayaan dan hubungan harmonis dengan masyarakat sipil kini berdiri sebagai benteng demokratis yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas tanpa kekerasan.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu cemas dengan yang namanya social uprising karena Polri bisa diandalkan sebagai katalisator yang menjamin gerakan sosial macam apa pun hanyalah ekspresi kebebasan sipil dalam demokrasi, bukan gerakan makar atau upaya penggulingan pemerintahan," ujar akademisi yang pernah mengenyam pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat tersebut.
