Bangladesh Klaim Diundang Gabung Pakta Mekkah

Bangladesh mungkin akan bergabung dengan perjanjian pertahanan yang ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan awal bulan ini. Pernyataan itu diungkap Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh, Humayun Kabir.

Dia mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (24/8/2026) bahwa negaranya telah diundang untuk berpartisipasi dalam kesepakatan yang dikenal sebagai pakta Mekkah, namun ia tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan undangan tersebut.

Akan tetapi, kantor berita Reuters mengutip sumber anonim yang menyatakan Riyadh telah menghubungi Dhaka.

"Jika ada pengaturan keamanan di antara negara-negara Islam di Timur Tengah, wajar bagi kami untuk mempertimbangkan partisipasi. Hal ini dipandang secara positif," ujar Kabir.

Perjanjian tersebut menetapkan serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, formula yang mendekati logika pertahanan kolektif aliansi militer besar seperti NATO.Partisipasi Bangladesh akan mengubah posisinya di kawasan sebagai negara yang berupaya menjauh dari perpecahan geopolitik besar, mengingat letaknya yang berdampingan dengan dua negara pesaing bersenjata nuklir, yakni India dan Pakistan.

Namun, negara itu masih mengupayakan ekstradisi mantan pemimpinnya, Sheikh Hasina, yang melarikan diri ke India pada tahun 2024 setelah protes massal menggulingkan pemerintahan di Dhaka.

Aliansi keamanan antara Bangladesh dan Pakistan kemungkinan akan dianggap sebagai ancaman bagi India, yang menjalin hubungan erat dengan Israel.

Sudut Pandang terkait Iran

Ketiga negara dalam pakta Mekkah tersebut telah menegaskan pakta ini bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara tertentu.

Akan tetapi, banyak analis berpendapat aliansi antara Ankara, Riyadh, dan Islamabad ini ditujukan untuk menekan Teheran.Ketiga negara tersebut memiliki populasi mayoritas Sunni; namun, sementara Arab Saudi memiliki hubungan yang dingin dengan Iran, Turki dan Pakistan tetap menjalin hubungan yang relatif harmonis dengan Teheran.

Islamabad telah menjadi perantara kunci dalam negosiasi antara AS dan Iran di tengah konflik berkepanjangan terkait Selat Hormuz, wilayah yang diblokade Teheran sebagai tanggapan atas perang AS dan Israel terhadap negara tersebut. AS dan Israel awalnya bertujuan menggulingkan pemerintahannya.

Di sisi lain, Arab Saudi telah menjadi sasaran tindakan balasan Iran yang terutama menargetkan aset militer AS di wilayahnya.

Seiring berlarutnya konflik, permusuhan kembali memanas antara Arab Saudi dan tetangganya di selatan, yakni pemerintahan yang dipimpin Houthi di Sanaa, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman.

Meskipun para pejabat Turki awalnya membayangkan perjanjian trilateral, Middle East Eye mendapat informasi bahwa Mesir muncul sebagai kandidat yang tepat untuk disertakan dalam mekanisme tersebut.Dengan kekuatan militernya yang tangguh, posisi Mesir semakin selaras dengan Turki, Qatar, dan Arab Saudi dalam berbagai isu, mulai dari negosiasi untuk mengakhiri perang di Gaza hingga perkembangan situasi di Afrika.

Sumber yang berbasis di Ankara dan mengetahui jalannya pembahasan tersebut mengungkapkan kepada MEE bahwa Turki telah berupaya keras mengikutsertakan Mesir dalam perjanjian itu dan secara resmi telah mengusulkan partisipasi negara tersebut.

Namun, setelah jelas bahwa Kairo belum siap untuk bergabung, negara-negara lainnya memutuskan untuk tetap melangkah tanpa melibatkan Mesir.

Baca juga: Israel Ketakutan dengan Rudal Hipersonik Baru Turki yang Dianggap Ancaman Strategis Zionis